Mengintip Harta Kekayaan Pejabat Terkaya di Indonesia, Mulai dari Sandiaga Uno hingga Fadel Muhammad

TRIBUNJATIM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk harta kekayaan para pejabat di Indonesia.

Dari sana diketahui sejumlah pejabat memiliki kekayaan fantastis.

Mengutip situs resmi KPK, nilai kekayaan pejabat negara mulai dari Menteri hingga Walikota dan Bupati pada data LHKPN tahun 2022 hingga 31 Maret 2023 itu sangat besar, mulai dari ratusan miliar hingga triliunan.

Berikut 10 besar pimpinan negara terbaru dari jabatan Menteri hingga bupati terkaya yang masuk daftar tersebut:

1. Sandiaga Uno

Mengutip situs e-LHKPN KPK, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno memiliki total kekayaan yang dilaporkan Rp 10,99 triliun.

Saat ini harta kekayan Sandiaga Uno pun sedang dalam proses verifikasi.

Kekayaan Sandiaga Uno tahun 2022 tersebut naik sekitar Rp 300 miliar dibanding hartanya pada 2021.

Berdasarkan LHKPN 2021, Sandiaga Uno memiliki harta Rp 10,61 triliun.

2. Aep Syaepuloh

Aep Syaepuloh merupakan Wakil Bupati Karawang yang memiliki harta kekayaan yang dilaporkan Rp 400,84 miliar.

Namun, KPK belum dapat merincikan secara detail terkait aset apa saja yang dimiliki oleh Aep Syaepuloh.

Status laporannya pun masih proses verifikasi.

Adapun harta kekayaan Aep Syaepuloh pada tahun periodik 2022 pun naik dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, harta kekayaan Aep Syaepuloh mencapai Rp 392,97 miliar.

3. Andrei Angouw

Andrei Angouw merupakan Wali Kota Manado yang memiliki harta kekayaan pada tahun periodik 2022 mencapai Rp 287,11 miliar.

Adapun harta kekayaan Andrei Angouw juga meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp 275,73 miliar.

Laporan LHKPN-nya masih dalam proses verifikasi, tapi total harta kekayaan Andrei Angouw sudah diumumkan dalam situs KPK.

4. Hadianto Rasyid

Hadianto Rasyid merupakan Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 266,80 miliar pada tahun periodik 2022.

Adapun harta kekayaan Hadianto Rasyid pun naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp 266,71 miliar.

Mengutip situs KPK, laporan LHKPN-nya masih proses verifikasi. KPK juga belum mengunggah rincian aset Hadianto Rasyid

5. Mohammad Ramdhan Pomanto

Mohammad Ramdhan Pomanto merupakan Wali Kota Makassar yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp 212,3 miliar berdasarkan LHKPN untuk tahun periodik 2022.

Meskipun masih dalam proses verifikasi, namun kekayaannya baik dari tahun lalu yang sebesar Rp 204,5 miliar.

6. Donny Yoesgiantoro

Donny Yoesgiantoro menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat yang memiliki Rp 202,4 miliar.

Donny Yoesgiantoro  melaporkan pada 16 November 2022 khusus awal menjabat.

Dalam lapiran LHKPN KPK, asetnya terdiri dari 30 bidang tanah dan bangunan, 1 mobil Toyota Camry, kas dan setara kas, serta harta lainnya.

7. Filianingsih Hendarta

Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Deputi Gubernur, Bank Indonesia (BI).

Saat ini, Ia menjabat sebagai Kepala Departemen Bank Indonesia yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp 167,5 miliar.

Berdasarkan laporan LHKPN tahun 2023 untuk periodik 2022, KPK belum dapat menjabarkan secara rinci dan mengunggah aset-aset milik Filianingsih.

Statusnya pun masih dalam proses verifikasi.

8. Jefirstson Richset Riwu Kore

Jefirstson Richset Riwu Kore merupakan Wali Kota Kupang yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp 167,4 miliar.

Dalam laporan LHKPN terbarunya, asetnya didominasi aset tanah dan bangunan, serta aset kas dan setara kas. Hartanya ini disampaikan pada 18 November 2022 sebagai awal menjabat. 

9. Fadel Muhammad

Fadel Muhammad menjabat sebagai Wakil Ketua MPR memiliki harta kekayaan sebesar Rp 156,9 miliar.

Namun, KPK belum menjabarkan aset apa saja yang dimiliki Fadel.

Laporan kekayaannya yang terbaru untuk periodik 2021, tercatat masih dalam proses verifikasi.

10. Herman Deru

Herman Deru merupakan Gubernur Sumatera Selatan yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 147,8 miliar berdasarkan laporan LHKPN periodik 2022. Namun, KPK belum mengunggah rincian aset milik Herman.

Meski KPK sudah mengunggah sejumlah laporan harta kekayaan pejabat negara, daftar di atas masih mungkin berubah.

Sebab, batas waktu terakhir pelaporan LHKPN ialah pada 31 Maret 2023.

Daftar di atas pun masih terbatas pada lingkup Pimpinan Tinggi Negara.

Artikel ini telah tayang di Bangka Pos

---

Berita Jatim dan Berita Viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com