Proposal Perdamaian Prabowo Dinilai Tak Netral, Jokowi Bakal Panggil Menhan, Menlu Ikut Merespons

TRIBUNJATIM.COM - Nama Prabowo Subianto menjadi bahan perbincangan. 

Ini setelah proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menuai banyak sorotan.

Dilansir dari Kompas.com, proposal itu dinilai tak netral dan lebih menguntungkan Rusia.

Hal ini bertolak belakang dari sikap Pemerintah Indonesia yang selama ini berusaha mengakomodasi kepentingan dua pihak.

Dalam proposal damai Prabowo, ada beberapa poin penting yang diusulkan, yakni gencatan senjata dan referendum.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan proposal itu berasal dari Prabowo, bukan pemerintah.

Kendati demikian, ia belum berbicara lebih lanjut dengan Prabowo terkait proposal itu.

Baca juga: Survei Sebut Prabowo Jadi Pilihan Utama Nahdliyin, Gus Fawait: Vitamin Bagi Kader Gerindra di Jatim

"(Proposal) itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDIP pada Selasa (6/6/2023).

Jokowi memastikan akan mengundang Prabowo untuk meminta penjelasan terkait proposal damai Rusia-Ukraina tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina tetap sama, yakni menghormati kedaulatan dan intergitas wilayah suatu negara.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UN GA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," kata Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (5/6/2023).

"Kedua, call kita, selalu, 'please hentikan perang'. Dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kiev, Moskow, dan bulan lalu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima. Dan call ini diulangi," sambungnya.

Proposal Prabowo sebelumnya mendapat kritikan dari anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin.

Baca juga: Gus Fawait Sebut Kolaborasi Jokowi-Prabowo Wujud Nyata Pengamalan Pancasila: Negarawan Pancasilais

Ia bahkan menganggap proposal itu aneh, termasuk usulan penarikan pasukan masing-masing dengan zona demiliterisasi sejauh 15 Km dari titik gencatan senjata.

"Kalau ada usulan dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu rasanya sedikit aneh," ujar TB Hasanuddin.