Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Ponpes Al Zaytun di Indramayu Dinilai Mengarah ke Kesesatan, Ridwan Kamil Masih Tunggu Fatwa MUI

Pernyataan kontroversial belakangan kerap disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
Tribun Jabar/Handika Rahman - www.al-zaytun.sch.id
Ponpes Al Zaytun di Indramayu digeruduk massa pada Kamis (15/6/2023). 

Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang, bahkan turun langsung berada di baris paling depan menginspeksi barisannya.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan, hingga aparat Polres Indramayu yang sigap segera melakukan pengamanan sehingga bentrokan besar bisa dihindarkan.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, juga turun langsung menenangkan kedua pihak.

Keberadaan Kapolres di lokasi membuat kedua pihak akhirnya bisa menahan diri.

Koordinator aksi, Syahid Mukhlisin mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena warga resah dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun.

"Kami mendesak agar MUI dan Kemenag agar segera mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan," ujarnya.

Syahid mengatakan, massa yang datang kecewa karena unjuk rasa hanya bisa dilakukan di lokasi yang cukup jauh dari Ponpes Al Zaytun.

"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta," imbuhnya.

Massa dari pihak Ponpes Al Zaytun saat menunggu pendemo datang, Kamis (15/6/2023).
Massa dari pihak Ponpes Al Zaytun saat menunggu pendemo datang, Kamis (15/6/2023). (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

Koordinator aksi lainnya, Jamal Wibisono mengungkapkan, ada lima tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini.

Tuntutan yang pertama yakni meminta pihak MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

Tuntutan yang kedua, massa mendengar adanya dugaan kasus rudapaksa yang terjadi di Al Zaytun.

Massa berharap kepolisian mengusutnya hingga terang benderang.

Tuntutan ketiga terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.

Massa juga mendesak pemerintah menghentikan pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur.

Massa mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ponpes Al Zaytun.

Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved