Keputusan Akhir Kasus Seragam Rp 2,3 Juta di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Kepsek Kena Batunya

Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit. 

Mathur Husyairi bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya.

"Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sengaja nge-drop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur Husyairi yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim. 

Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya.

"Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran," ungkapnya. 

Menurut Mathur Husyairi, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain, maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat.

Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut.

"Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun," ujarnya. 

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang jadi perhatian bersama.

"TisTas pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien," jelas Anik. 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itupun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com