Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Jatim

Pantas Bisnis Seragam SMA di Tulungagung Marak? Simak Keuntungannya, Kadindik Bantah Jadi 'Bisnis'

Pantas saja bisnis paket seragam SMA di Tulungagung yang dibebankan kepada siswa itu menjadi marak dan berpolemik, ternyata keuntungannya tinggi.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
TribunJatim.com
Polemik seragam SMA di Tulungagung akhirnya Kadindik Jatim membongkar fakta terbaru 

Sedangkan di SMKN 1 Tulungagung, ada yang menebus seragam hingga Rp 1.600.000.

Sejumlah guru pun mengungkapkan, fenomena paket kain seragam mahal ini sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Seluruh kain seragam dikirim dalam bentuk gelondongan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pendidikan pula yang mematok harga dasar, kemudian pihak sekolah bisa menaikkan harganya sendiri.

Kenaikan harga ini biasanya untuk ongkos potong kain.

Baca juga: Heboh Harga Seragam di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung Rp 2,3 Juta, Pihak Sekolah Buka Suara: Provinsi

“Sekolah masih dibebani memotong kain sesuai kebutuhan para siswa. Makanya ada perbedaan harga di setiap sekolah, karena biaya potongnya juga beda-beda,” ungkap seorang guru sebuah SMA, sebut saja Oki.

Masih menurut Oki, sebenarnya tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan provinsi untuk menjual kain itu pada siswa baru.

Namun para kepala sekolah juga tidak mau dianggap tidak patuh jika kainnya sama sekali tidak laku.

Karena itu, kepala sekolah yang biasanya berupaya agar kain kiriman dari Dinas Pendidikan provinsi ini terbeli oleh siswa baru.

“Akhirnya muncul intimidasi, jika membeli di luar, warna kainnya tidak sama,” ucap Oki.

Kain seragam yang pasti terbeli adalah seragam khas sekolah, batik dan almamater.

Baca juga: Orang Tua Siswa Keluhkan Harga Kain Seragam dan Atribut SMAN di Tulungagung Capai Rp 2 Juta Lebih

Hebatnya lagi, lanjut Oki, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim melayani ketiga jenis kain seragam itu, padahal di setiap sekolah warnanya berbeda-beda.

Dia menduga, hal ini karena Dinas Pendidikan memang bertujuan mencari keuntungan dari pengadaan seragam.

“Kalau benar dinas membantu pengadaan seragam, harganya pasti dibuat sewajarnya. Bukan dipatok sampai dua kali lipat seperti saat ini,” ucap Oki.

Oki pun mengakui, pengadaan seragam dari Dinas Pendidikan provinsi ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved