Berita Malang

DPRD Kabupaten Malang Setujui Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tayang: Selasa, 25 Juli 2023 20:19 WIB

Penulis: Luluul Isnainiyah | Editor: Ndaru Wijayanto

DPRD Kabupaten Malang Setujui Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

tribunjatim.com/Lu'lu'ul Isnainiyah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD, Selasa (25/7/2023) siang.

Baca Selanjutnya:

Mahasiswa Kepung DPRD Kota Malang, Bawa 9 Tuntutan Mulai dari MBG hingga RUU Perampasan Aset

Sehingga dengan adanya ranperda ini, tarif pajak akan disesuaikan dengan kondisi terkini.

"Di tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan, itu dibuat klasterisasi antara 0,040 persen sampai dengan 0,222 persen, disesuaikan dengan fungsi lahan dan nilai jual objek pajak. Artinya nanti bergantung pada wilayah dan peruntukannya" serunya.

Sedangkan untuk panjak lainnya, dikatakan Didik kenaikannya tidak tsrlalu signifikan. Yakni antara 2 sampai 5 persen saja.

Selain PBB, dalam ranperda juga mengatur tarif pajak daerah lainnya, yakni Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Baran dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sedangkan pengaturan terkait retribusi daerah di antaranya, Restribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizina Tertentu. (Adv)

Sumber: Tribun Jatim