Polemik Penjualan Seragam, Dewan Minta Koperasi Sekolah Dirapikan Total

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim meminta agar seluruh koperasi di sekolah dirapikan termasuk segera menentukan aturan main penjualan seragam sekolah.

Saat ini, Pemprov tengah melakukan moratorium atau setop sementara penjualan seragam di koperasi sekolah menyusul kisruh harga belakangan ini.

"Dirapikan semua koperasi sekolah mulai dari modal dan badan hukumnya."

"Jika moratorium sudah ada solusinya kan bakal dicabut," kata anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi seusai rapat dengar pendapat atau hearing bersama Dinas Pendidikan Jatim, Senin (31/7/2023).

Hearing itu membahas mengenai evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 serta soal kisruh mahalnya harga seragam di sekolah negeri.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi E itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai hadir secara langsung.

Mathur menegaskan, jika seragam tetap masih dijual di koperasi sekolah nantinya, maka aturan main harus dirumuskan dengan baik.

Perlu diatur standarisasi yang jelas mengenai harga seragam yang dijual di koperasi sekolah.

"Seharusnya lebih murah atau sama dengan harga pasaran," jelasnya.

Namun, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku lebih sepakat ke depan seragam disediakan secara gratis yang diambil dari APBD Jatim.

"Atau kerjasama seperti pemkot yang serahkan seragam SMA gratis, meskipun muncul masalah baru karena kain dan warna tak sama," tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan, sementara waktu penjualan seragam sekolah di koperasi sementara waktu dilakukan moratorium.

Hal ini disebut sebagai arahan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Agar tidak ada perbedaan terhadap penjualan seragam sekolah yang ada di Koperasi. Jadi, saya minta seluruh sekolah untuk melihat harga pasar yang ada di berbagai tempat tentang harga yang sebenarnya," ungkap Aries.