Pemerintah Bakal Subsisdi BBM Pertamax, Bisa Kurangi Masalah Polusi yang Makin Parah?

TRIBUNJATIM.COM- Polusi udara menjadi isu yang sering diperbincangkan.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah.

Satu di antaranya dengan memberikan subsidi BBM Pertamax

Pemerintah dikabarkan berencana memberikan subsidi kepada bahan bakar minyak (BBM) RON 92 milik Pertamina yakni Pertamax.

Pemberian subsidi dilakukan untuk memperluas penggunaan Pertamax karena memiliki kadar emisi yang rendah.

Dilansir dari TribunStyle, salah satu alasan dari rencana pemerintah tersebut adalah demi mengurangi polusi udara yang belakangan kian parah. Nantinya penyaluran BBM jenis Pertalite akan dibatasi.

Pertalite sebelumnya adalah jenis BBM RON 90 bersubsidi yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan pembahasan secara internal mengenai hal itu telah dilakukan untuk kemudian dibawa dalam Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Polisi Bongkar Kasus Penyalahgunaan Niaga BBM Bersubsidi di Blitar, Sita Ratusan Liter Solar

"Sedang dibahas ditunggu saja ya," katanya.

Alasan dipilihnya BBM Pertamax masuk dalam daftar pemberian subsidi, kata Dadan, lantaran pembuangan emisinya lebih sedikit.

"Kan secara teknis makin tinggi angka oktan BBM, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisi akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," tuturnya.

Dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo memang tidak secara gamblang menyebut Pertamax bakal menjadi BBM bersubsidi.

Ia hanya meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memfokuskan kinerja pada perbaikan kualitas udara di Jakarta.

"Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena ini menyangkut kesehatan," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya seusai rapat.

Rapat yang juga dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri PAN/RB, Azwar Anas; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; dan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, tersebut disebutkan bahwa pencemaran udara di Jakarta mayoritas disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Sebanyak 44 persen sumber penyebab menurunnya kualitas udara di Ibu Kota adalah emisi dari kendaraan.

"Tadi dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek, 44 persen kendaraan sisanya lain-lain," katanya.

Presiden, ujar Siti, meminta kementerian dan lembaga untuk tegas dalam menerapkan kebijakan di lapangan dalam memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Presiden meminta cara-cara yang digunakan berlandaskan kesehatan.

"Jadi cara-cara penyelesaian harus dasar kesehatan. semua kementerian dan lembaga diminta tegas dalam langkah, dalam kebijakan dan dalam operasi lapangan," ucapnya.

Terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga PT Pertamina (Persero), Irto Ginting, menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana BBM RON 92 atau Pertamax mendapat subsidi.

"Pertamina Patra Niaga selaku operator akan berkomitmen menjalankan kebijakan penyaluran BBM penugasan dan subsidi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah," ujar Irto.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Kementerian ESDM selaku regulator.

"Kewenangan berada di tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM," kata Fadjar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus menggenjot produk-produk olahan kilang berkualitas dan lebih ramah lingkungan. Kilang Cilacap dengan Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) dan Kilang Balongan dengan proyek Kilang Langit Biru Balongan (KLBB) memasok BBM berkualitas untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kilang Cilacap melalui PLBC yang selesai di tahun 2019 menghasilkan produk gasoline dengan kandungan sulfur setara EURO IV yang sebelumnya hanya dapat memproduksi gasoline dengan kandungan sulfur setara EURO II. Dengan kualitas setara EURO IV tersebut, kandungan Sulfur pada sebagian BBM produksi kilang Cilacap berada di bawah 50 ppm dari sebelumnya sebesar 150-300 ppm.

Adapun produk-produk yang dihasilkan di Kilang Cilacap yakni Solar, Pertamax, Pertalite, Pertamina Turbo, Pertamina Dex, produk Petrokimia, lube base. Produk BBM dan LPG dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan BBM di area Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, membantah adanya wacana untuk memberikan subsidi pada BBM RON 92 yakni Pertamax. Hal itu disampaikan Arifin seusai rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Enggak ada pembahasan mengenai subsidi pertamax," kata Arifin.

Ia mengaku heran dengan munculnya wacana subsidi Pertamax. Pasalnya tidak ada pembahasan sama sekali soal subsidi tersebut.

"Kan enggak ada subsidi Pertamax," katanya. "Enggak ada wacana itu, yang karang-karang siapa," tambah dia.

Arifin mengatakan, kehadirannya ke Istana untuk membahas polusi di Jakarta, bukan untuk membahas subsidi BBM.

"Ini masalah BBM ini banyak contohnya BBM yang memang tingkat polutannya bersih segala macam," ujarnya.

....

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji pemberian subsidi untuk BBM jenis RON 92 atau Pertamax.

Wacana subsidi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.

Menanggapi wacana tersebut, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi, menyebut jika subsidi Pertamax tidak tepat.

Pasalnya Pertamax bukan termasuk jenis BBM yang ramah lingkungan.

"Kalau agar konsumen pindah ke bensin ramah lingkungan, menurut saya kurang tepat. Karena Pertamax itu RON 92, itu belum termasuk yang ramah lingkungan, sesuai standar EURO 4 (RON 95-98). Kalau yang ramah lingkungan itu Pertamax Turbo. Sehingga tujuan ramah lingkungan tidak tercapai,"katanya, Senin (28/08/2023).

Menurut dia, subsidi yang diberikan untuk Pertamax lebih pada mengurangi disparitas harga dengan Pertalite.

Apalagi memang subsidi untuk Pertalite terbilang tinggi.

Namun subsidi tersebut juga harus dibarengi dengan ketegasan kebijakan pembatasan Pertalite.

Ia menilai penyaluran Pertalite saat ini masih belum tidak tepat sasaran.

"Saya kira pemerintah ini mencla-mencle. Pembatasan Pertalite ini kan berbasis aplikasi. Tidak semua orang bisa menggunakan aplikasi. Pertalite ini bisa tepat sasaran, kalau pemerintah menetapkan dengan tegas, melalui peraturan menteri atau peraturan presiden, yang boleh beli Pertalite itu motor dan angkutan orang atau barang," tandasnya.

"Sehingga nanti selain motor dan angkutan orang atau barang harus beli Pertamax. Selama ini kan subsidi ini tidak tepat sasaran juga. Mobil pribadi, bahkan mobil mewah juga beli Pertalite,"lanjutnya.

Fahmi menambahkan masyarakat akan secara sukarela beralih ke Pertamax, apabila disparitas harga dengan Pertalite tidak terlalu tinggi.

"Kalau disparitas harga tidak terlalu tinggi, konsumen akan sukarela beralih ke Pertamax. Terutama yang mobil-mobil pribadi ini. Karena kan dengan harga yang tidak terpaut jauh, tetapi dapat kualitas BBM lebih baik. Tetapi sekali lagi, pemerintah lebih tegas," imbuhnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com