Arti Kata Single Salary Viral di Medsos, Sistem Gaji ASN Bakal Diterapkan 2024, Tergantung Grading

TRIBUNJATIM.COM - Sistem gaji baru aparatur sipil negara alias ASN telah direncanakan oleh pemerintah.

Sistem tersebut diberi nama single salary dan disebut-sebut akan dimulai pada 2024.

Lantas, apa seperti apa single salary tersebut?

Inilah arti kata single salary yang dimaksud.

Penentuan gaji tersebut dikatakan akan berdasarkan pada grading ASN.

Yuk, simak penjelasannya di bawah ini!

Baca juga: JATIM TERPOPULER: KPK Geledah Kantor Pemkab Lamongan - Pria Lulusan SMA Jadi Dokter Gadungan di RS

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Arti kata single salary, sistem gaji baru ASN

Pemerintah berencana menerapkan skema gaji tunggal atau single salary untuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan dimulai pada 2024.

Dengan skema gaji tunggal ini, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya akan menerima satu penghasilan saja.

Di mana, satu penghasilan tersebut merupakan penggabungan dari penghasilan lain, termasuk dari gaji pokok dan tunjangan. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pemberlakuan skema gaji tunggal ini untuk menjaga daya beli ASN setelah pensiun.

Dengan skema gaji tunggal, pensiunan ASN akan lebih terjamin karena akan diatur pemberian asuransi kesehatan, kematian, dan hari tua.

"Ke depan nanti seorang ASN itu jangan dia kehilangan daya beli, ke dokter tidak bisa, sakit-sakitan tidak bisa dibayar dengan kartu BPJS, dan seterusnya," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (12/9/2023).

Lantas, apa itu skema gaji tunggal atau single salary yang akan mulai diterapkan kepada ASN tahun depan?

Baca juga: Arti Kata Adulting, Bahasa Gaul yang Viral di Media Sosial, Bisa Dikaitkan dengan Gaji Bahkan Buah

Skema gaji tunggal atau single salary merupakan salah satu implementasi dari isi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

“Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi yaitu konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” kata Suharso dikutip dari Kompas TV, Selasa (12/9/2023).

Dengan konsep gaji tunggal, ke depannya PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan, seperti gaji dan tunjangan.

Selain itu, jumlah yang diterima oleh masing-masing PNS bisa saja berbeda, tergantung mereka masuk dalam kelompok mana dalam sistem grading.

Grading adalah peringkat nilai atau harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan.

"Ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan," terang Suharso.

Gaji tunggal dapat membebani keuangan negara

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) saat itu, Azwar Abubakar menilai bahwa penerapan gaji tunggal tersebut dapat membebani keuangan negara.

Adanya skema gaji tunggal, hal ini berarti tunjangan anak dan istri, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan lainnya sudah dimasukkan semua menjadi komponen gaji pokok.

Meski begitu, khusus untuk tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional, akan tetap diatur secara terpisah seperti saat ini.

Alasan pemerintah menerapkan skema gaji tunggal

Azwar menjelaskan bahwa pemberlakuan gaji tunggal tersebut diambil karena selisih gaji pokok PNS antara golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh.

Di mana pada 2023 perbedaannya hanya sekitar Rp 2-5 juta.

Dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh tersebut, PNS tidak tergerak untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa naik ke golongan selanjutnya.

Menurut Azwar, selisih yang ideal antara gaji PNS terendah hingga tertinggi minimal sepuluh kali lipat.

"Kita tidak bisa terapkan ini secara langsung karena beban negara bakal semakin berat," katanya saat itu.

Ia menambahkan, jika gaji pokok naik drastis otomatis tunjangan pensiun bakal terkerek.

Baca juga: PNS Tak Menyesal Resign Lalu Jadi Peternak Kura-kura, 1 Ekor Bisa Dapat Rp 150 Juta, Awalnya Iseng

Baca juga: Daftar Gaji PNS yang Bakal Dinaikkan Hari Ini Oleh Presiden Jokowi, Paling Kecil Rp 1,5 Jutaan

Perbedaan PNS dan ASN

Sering kali orang masih bingung membedakan antara aparatur sipil negara (ASN) dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Kebanyakan orang menganggap ASN dan PNS adalah istilah yang merujuk pada status kepegawaian yang sama, padahal tidak.

PNS bisa dipastikan sebagai ASN, namun ASN belum tentu PNS.

Berikut penjelasan lebih lengkapnya dari BKN:

Pengertian ASN dan PNS

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan bahwa istilah ASN merujuk pada dua status kepegawaian yang berbeda.

"ASN itu ada dua, yaitu PNS yang selama ini dikenal, dan yang baru itu PPPK/P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Paryono saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

"Kemudian di dalam manajemennya pun berbeda. Misalnya kalau PNS itu kan mendapat hak pensiun, tapi kalau di P3K itu kan tidak," imbuhnya.

Artinya, setiap PNS sudah pasti ASN, tetapi setiap ASN belum tentu PNS karena bisa saja P3K.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dari segi definisi, jelas bahwa PNS memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan P3K bekerja hanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian kerja.

Perbedaan manajemen di antara PNS dan P3K juga sudah diatur dalam dua PP yang berbeda.

Manajemen PNS diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu, manajemen P3K diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Manajemen PNS dan P3K 

Dalam pasal 3, PP Nomor 17 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, sama-sama diatur tentang manajemen keduanya, berikut rinciannya: 

Manajemen PNS meliputi:

• Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
• Pengadaan;
• Pangkat dan jabatan;
• Pengembangan karier;
• Pola karier;
• Promosi;
• Mutasi;
• Penilaian kinerja;
• Penggajian dan tunjangan;
• Penghargaan;
• Disiplin;
• Pemberhentian;
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
• dan Perlindungan.

Manajemen P3K meliputi:

• Penetapan kebutuhan;
• Pengadaan;
• Penilaian kinerja;
• Penggajian dan tunjangan;
• Pengembangan kompetensi;
• Pemberian penghargaan;
• Disiplin;
• Pemutusan hubungan perjanjian kerja;
• dan Perlindungan.

Perbedaan di antara keduanya terlihat dari jumlah poin yang diatur pada manajemen P3K yang lebih sedikit dibanding manajemen PNS.

Poin-poin manajemen PNS yang tidak ada pada manajemen P3K ialah:  

• Pangkat dan jabatan,
• Pengembangan karier,
• Pola karier,
• Promosi,
• Mutasi,
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Artinya, manajemen P3K tidak mengatur poin-poin yang tidak disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 49 Tahun 2018.  

---

Artikel ini telah ditayangkan Kompas.com

Berita Jatim dan arti kata lainnya.