Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Lamongan

Dana BK Prov Tak Cair, Proyek Jalan & Jembatan Rp 60 M di PU Bina Marga Lamongan Batal Dilaksanakan

Dana bantuan keuangan provinsi (BK Prov) tidak cair, proyek fisik jalan dan jembatan batal dilaksanakan Dinas PU Bina Marga Lamongan.

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM/HANIF MANSHURI
Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Sujarwo, Kamis (9/11/2023). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Dana bantuan keuangan provinsi (BK Prov) tidak cair, proyek fisik jalan dan jembatan batal dilaksanakan Dinas PU Bina Marga Lamongan.

Sejatinya proyek senilai Rp 60 miliar tersebut masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 ini. 

"Karena anggaran dari BK Prov tidak cair, maka  proyek senilai Rp 60 miliar yang masuk dalam DAK 2023 tidak jadi dilaksanakan. Tapi akan dimasukkan pada anggaran tahun 2024," kata Kepala Dinas PU Bina Marga, Sujarwo kepada Tribun Jatim Network, Kamis (9/11/2023).

Semula, kata Sujarwo, berharap anggaran dari Provinsi Jatim. Tapi karena tidak tidak turun, maka untuk saat ini ditiadakan.

Baca juga: Begini Ancaman Bawaslu Lamongan pada Para Caleg Usai Penetapan DCT: Ada Tindakan Jika Melanggar

Karena tahun ini tidak terlaksana, maka akan dimasukkan pada tahun 2024. Dan ada tahun depan pihaknya juga berharap dana dari provinsi itu akan turun.

Kepentingannya untuk pembangunan jalan dan jembatan. Karena jalan juga masih ada yang perlu ditangani.

Pada 2024, menurut Sujarwo, pasti akan ada tambahan dana, selain BK Prov juga ada dana alokasi khusus (DAK)

"Untuk DAK kita akan mendapat sebesar Rp 50 miliar. Selain berharap bantuan keuangan provinsi (BK Prov) juga akan cair," ungkap Sujarwo.

Baca juga: Meninggal Dunia karena Kecelakaan Kerja, Pekerja Lamongan Dapat Santunan BPJamsostek Rp 151,6 Juta

Dana bantuan selain dari provinsi, Pemkab Lamongan menggantungkan juga bantuan dari pemerintah pusat. 

Sebab kalau mengandalkan dari pendapatan asli daerah (PAD) Lamongan sangatlah tidak mencukupi.

Ia berharap ada pengertian masyarakat Lamongan dengan kondisi saat ini. "Karena kemampuan keuangan fiskal kita sangatlah terbatas," katanya.

Dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat tetap menjadi harapan karena anggaran itu untuk setiap daerah otonom di Indonesia untuk dana pembangunan setiap tahunnya.

"Kalau kita berharap ada dana-dana bantuan lain, karena sangat tidak memungkinkan hanya mengandalkan dari PAD," pungkasnya

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved