Bukannya Gibran Rakabuming, Partai Demokrat Pasang Baliho Prabowo Sama AHY, Apa Alasannya?

TRIBUNJATIM.COM - Bukannya Gibran Rakabuming, partai Demokrat malah pasang baliho Prabowo bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), apa alasannya?

Kini pemasangan baliho yang dilakukan Partai Demokrat tersebut jadi sorotan karena memasang baliho Prabowo tanpa foto Gibran Rakabuming.

Menanggapi polemik pemasangan baliho Prabowo tanpa Gibran Rakabuming, Partai Demokrat meminta agar tidak dipermasalahkan.

Lantas bagaimana penjelasan selengkapnya dari Partai Demokrat?

Baca juga: Dihina di Media Sosial Pakai Kata Tak Pantas, Gibran Rakabuming Mengaku Tiap Hari: Pak Sudah Pak

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan hal itu pada Rabu (8/11/2023).

"Jadi tak perlu ada polemik, karena cara-cara yang dilakukan Partai Demokrat senantiasa konsisten untuk mencapai tujuan, sukses Pileg dan Pilpres 2024," katanya.

"Menghantarkan Pak Prabowo menang satu putaran," imbuhnya.

Kamhar Lakumani lantas mengungkapkan alasan kenapa Partai Demokrat tidak memasang wajah bakal calon wakil presiden atau bacawapres Gibran Rakabuming.

Menurutnya, Demokrat memiliki penilaian strategis tersendiri dengan tidak memasang wajah Gibran Rakabuming pada baliho-baliho Partai Demokrat dan AHY di sejumlah daerah.

"Setiap partai tentunya memiliki pandangan dan penilaian strategis masing-masing."

"Termasuk dalam memilih langkah-langkah yang dipandang efektif dalam mengoptimalkan potensi kerja-kerja pemenangan."

"Termasuk pemilihan dan penyajian baliho," kata Kamhar, dikutip Tribunnews.com.

Dirinya pun memastikan jika pemasangan baliho bergambar AHY bersama Prabowo sudah menegaskan posisi Demokrat di Pilpres 2024.

"Yang pasti baliho Pak Prabowo bersama Mas Ketum AHY ini menegaskan komitmen dan kesungguhan Partai Demokrat untuk memenangkan dan menghantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 pada Pilpres 2024 mendatang," paparnya lagi.

Untuk informasi, Koalisi Indonesia Maju telah mendaftarkan pasangan bacapres-bacawapres mereka ke Komisi Pemilihan Umum.