Janji Anies-Cak Imin untuk Muhammadiyah, Kadernya Bakal Jadi Menteri: Jokowi Saja Beri Tempat

Mendengar pernyataan Anies itu, Mu'ti lantas mengapresiasinya. Ia berkelakar lagi menanyakan ke Cak Imin jumlah menteri untuk Muhammadiyah.

"Jadi konkret ya. Akan ada menteri dari Muhammadiyah. Monggo, Cak Imin mau nambah menterinya berapa gitu ya?" kata Mu'ti.

Senada dengan Anies, Cak Imin memastikan akan ada menteri dari Muhammadiyah lantaran pasti ada perwakilan dari Muhammadiyah di tiap periode kepemimpinan di Indonesia. 

"Setiap periode kepemimpinan nasional, kayaknya enggak berani ninggalin menteri dari Muhammadiyah. Apalagi kami berdua, pasti kita akan," kata dia.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hari ini akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11) besok. 

Dalam sesi Anies-Muhaimin kemarin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Pertama adalah Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidul Fitriciada, Peneliti Senior Lipi Profesor Siti Zuhro dan terakhir Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.

Dalam dialog kemarin Anies dan Cak Imin menyampaikan sejumlah hal, mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga masalah kemunduran demokrasi. Terkait IKN, Anies menyebut proyek itu akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. 

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies. 

Proyek IKN yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.