Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilpres 2024

Janji Anies-Cak Imin untuk Muhammadiyah, Kadernya Bakal Jadi Menteri: Jokowi Saja Beri Tempat

Janji Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk kader Muhammadiyah, sebut bakal jadikan menteri singgung nama Jokowi

Editor: Torik Aqua
Screenshot/Kompas TV
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pidatonya usai pengundian nomor urut untuk Pilpres 2024, Selasa (14/11/2023). 

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia. 

Anies mengatakan jika pemerintah serius menginginkan pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah. Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. 

Terkait UU ITE, Anies berjanji akan merevisi UU yang dinilai membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat itu jika terpilih dalam Pilpres 2024. "Insya Allah UU yang membelenggu kebebasan itu yang akan rencananya direvisi ke depannya," ucapnya.

Anies mengatakan saat ini kebebasan dalam berdemokrasi mengalami penurunan, termasuk kebebasan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Padahal menurut Anies, kritik dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan dan menjadi diskursus untuk mempercepat kecerdasan masyarakat.

"Dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik," ucapnya. "Ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan," tutur Anies. 

Namun yang terjadi saat ini, katanya, banyak masyarakat Indonesia tak berani mengkritik pemerintah karena takut dijerat UU ITE.

"Jadi kami memandang kebebasan ini sesuatu yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum," ujar dia. "Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dengan istilah Konoha hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada UU ITE yang memprosesnya," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.(tribun network/ebs/dod)

Informasi lengkap dan menarik lainnya hanya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved