Debat Capres KPU: Prabowo Ungkit Perannya yang Usung Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta

Diketahui, tema debat perdana capres-cawapres malam ini disebut-sebut sebagai tema panas.

Pasalnya, tema debat yang juga akan membahas soal HAM, dianggap bisa melemahkan kredibilitas capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.

Diketahui, Prabowo disebut-sebut terlibat dalam penculikan paksa terhadap 13 aktivis di periode 1997/1998, saat dirinya menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad.

Terkait hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengatakan pihaknya telah mengumpulkan aktivis 98 untuk dimintai testimoni terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo.

"Yang pasti akan muncul pertanyaan, karena setiap lima tahun sekali, setiap Pak Prabowo ikut Pilpres dikaitkan dengan masa lalu," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin.

Nusron menilai, kehadiran mereka bisa menjadi penanda bahwasanya masa lalu Prabowo terkait HAM sudah selesai.

"Itu selalu dikaitkan dengn problem masa lalu yang sudah terkubur dengan baik dan sudah selesai dengan baik terhadap berbagai tokoh," ujarnya.

Pembelaan untuk Prabowo

Diketahui, salah satu sosok aktivis 98 ada yang menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Ia adalah mantan kader PDIP, Budiman Sudjatmiko.

Menurut Budiman, tidak ada bukti hukum yang menunjukkan Prabowo melanggar HAM di masa lalu.

"(Prabowo) pernah menjadi cawapres Megawati, dan dua kali sebagai capres, artinya sudah disahkan secara undang-undang, sistem kepemiluan, Pak Prabowo fit, tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah kriminal," ujar Budiman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin.

Di sisi lain, kata Budiman, Prabowo juga terbukti tidak bersalah atas dugaan pelanggaran HAM jika dilihat dari perspektif politik.

Pasalnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pernah menunjuk Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Secara politik, Pak Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati tahun 2009."

"Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik," tutur Budiman.

"Dan secara politik, beliau sudah jadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang," sambungnya.

Selain Budiman, purnawirawan perwira tinggi TNI sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran, Wiranto, juga membeberkan hal serupa.

Wiranto mengaku heran Prabowo terus diserang terkait isu pelanggaran HAM di masa lalu.

Menurut dia, tudingan-tudingan tersebut termasuk pembunuhan karakter terhadap Prabowo.

Tak hanya Prabowo, Wiranto juga merasa diserang terkait tudingan itu karena saat kerusuhan 1998 terjadi, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

"Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo."

"Selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan character assasination (pembunuhan karakter)," ujar Wiranto dalam tayangan video yang ditampilkan di Media Center Prabowo-Gibran.

"Tentunya menjadi tidak relevan, tidak adil, dan tidak benar tatkala keadaan masa lalu dicoba untuk diukur dan dinilai dengan norma hukum, dengan kondisi sospol dengan situasi negara saat ini. Bahkan, dijadikan black campaign," imbuhnya.

Wiranto pun mengingatkan ia saat itu menjabat sebagai mantan Panglima TNI yang merupakan atasan Prabowo.

Dia menjamin setiap hal yang dilakukan prajurit TNI bertumpu pada jiwa Sapta Marga.

"Saya ingatkan di sini bahwa saya sebagai mantan panglima TNI menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa sapta marga sebagai patriot Indonesia," tegasnya.

"Yang selalu bela ideologi negara, baik juga sebagai ksatria Indonesia yang selalu bela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai bhayangkari negara. Dan itu tidak pernah kita ingkari," tandas dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya hanya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com