Sosok Dokter Beri Pengobatan Gratis ke Pengungsi Rohingya, Berangkat ke Aceh Biaya Sendiri: Prihatin

TRIBUNJATIM.COM - Pengungsi Rohingya di Aceh hingga kini masih menjadi sorotan.

Seorang Dokter Spesialis Anak asal Solo memberikan pengobatan gratis bagi pengungsi Rohingya.

Sosoknya pun menjadi perbincangan hinggga viral di media sosial.

Ia mengaku berangkat ke Aceh menggunakan biaya sendiri.

Dan ia juga bukan dari UNHCR (lembaga PBB untuk mengurusi pengungsi).

Adapun dokter yang beri pengobatan gratis ke pengungsi Rohingya adalah Ardi Santoso.

Baca juga: Angkut Paksa Pengungsi Rohingya, Aksi Mahasiswa Teriak saat Salat Disorot, Anak & Wanita Nangis

Ardi Santoso menyebut banyak pengungsi Rohingya yang mengalami demam, batuk, pilek, hingga penyakit infeksi kulit.

Ardi Santoso memberikan pengobatan gratis bagi para pengungsi Rohingya pada 25-26 Desember 2023.

Ardi Santoso rela merogoh kocek pribadinya, berangkat sendiri dari Solo untuk memenuhi panggilan jiwanya mengobati ratusan pengungsi Rohingya yang kesehatannya memprihatinkan.

"Saya berada di tempat pengungsian di wilayah Pidie, ada ratusan pengungsi di situ dengan kondisi memprihatinkan, saya pemeriksaan di sana," ungkap Ardi kepada Tribunnews, Kamis (28/12/2023), dikutip dari Tribun Style.

"Biaya sendiri, tidak dibiayai UNHCR (lembaga PBB untuk mengurusi pengungsi). Saya bawa obat dari Solo ke sana," imbuhnya.

Ada dua lokasi penampungan pengungsi Rohingya yang didatangi Ardi.

Pertama ialah gedung Yayasan Mina Raya di Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh.

Ia menyebut banyak pengungsi yang mengalami demam, batuk, dan pilek.

Selain itu, penyakit infeksi kulit menghantui para pengungsi karena minimnya air bersih di tempat pengungsian.

Menurut kesaksian Ardi, kondisi pengungsi makin memprihatinkan karena tidak ada bantuan yang memadai dari pemerintah.

Bantuan untuk pengungsi hanya didapat dari UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Lokasi kedua yang didatangi Ardi yaitu pengungsian di Balai Meuseraya Aceh (BMA) di Lampriet, Banda Aceh.

Pengungsi yang ditolak di pesisir pantai dibawa ke sana menggunakan truk.

Menurut Ardi, pemindahan para pengungsi diwarnai lemparan warga setempat.

"Kemudian mereka ditaruh di basement, di sana saya nemuin mereka, ada penjagaan polisi, saya didampingi UNHCR," ujarnya.

Baca juga: 23 Tahun Tinggal di Indonesia, Pengungsi Rohingya Minta Dibuatkan e-KTP, Dukcapil: Ikuti Aturannya

Kaget Pengungsi Rohingya Diusir Mahasiswa

Sehari setelah memberikan pengobatan di Aceh, Ardi kaget mendapati pengungsi di basement gedung BMA diserang massa.

Dikutip dari Serambinews, massa melakukan penyerangan terhadap etnis Rohingya yang ditampung di BMA Banda Aceh, Rabu (27/12/2023).

Massa menerobos barisan polisi dan secara paksa memasukkan 137 pengungsi ke dalam dua truk, dan memindahkan mereka ke lokasi lain di Banda Aceh.

"Saya kaget, kemarin baru beli obat untuk mereka, besoknya (27 Desember 2023) ada berita diserang mahasiswa," ungkapnya.

Massa mendesak agar pengungsi Rohingya dipindahkan menuju Kanwil Kemenkumham Aceh.

Sesalkan Sikap 'Diam' Pemerintah

Ardi menyesalkan pemerintah maupun tokoh-tokoh nasional terkesan diam menyikapi serangan dan penolakan terhadap pengungsi Rohingya.

Ditambah lagi dengan masyarakat Indonesia yang mudah termakan hoaks maupun disinformasi terhadap apa yang terjadi pada pengungsi Rohingya.

"Berita yang sempat dibilang mogok makan, itu mereka mogok makan karena lagi puasa lho, tapi digoreng sedemikian rupa sama orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Ardi.

"Mereka (etnis Rohingya) tidak punya negara, mereka diusir dari negara asalnya, mereka lontang-lantung dari satu negara ke negara lain," ujar Ardi.

Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga dinilai Ardi tidak diterapkan.

"Pepres itu diketuai Menko Polhukam, dan harus diamankan oleh pihak kepolisian, dijaga, koordinasi sama imigrasi dan UNHCR, itu teorinya."

Baca juga: Buang Nasi Bungkus Pemberian Warga Aceh, Pengungsi Rohingya Ungkap Alasannya: Suka Makanan Pedas

"Tapi faktanya tidak ada yang mempedulikan," ungkap Ardi.

Menurut Ardi, masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia hanya menjadi negara transisi pengungsi Rohingya.

Hal itu karena Indonesia tidak ikut menandatangani Konvensi Pengungsi 1951.

"Indonesia tidak masuk konvensi 1951, maka Indonesia tidak bisa menerima mereka sebagai warga negara."

"Status Indonesia hanya sebagai negara transisi saja, sampai mereka dikirim ke negara ketiga," ungkapnya.

Dalam status transisi ini, lanjut Ardi, para pengungsi membutuhkan keamanan.

"Bukan soal kelaparan, tapi mereka membutuhkan keamanan dari kebrutalan masyarakat," tekannya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com