Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Gresik

Patung Mantan Kades di Gresik Dirobohkan Warga, Diarak Keliling, Sebut Desa Miliarder Banyak Hutang

Warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah,Gresik unjuk rasa di wisata Setigi ( Selo Tirto Giri) dan Kebun Pak Inggih (KPI) merobohkan patung mantan K

Penulis: Willy Abraham | Editor: Ndaru Wijayanto
tribunjatim.com/Moch. Sugiyono
Warga Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah memenuhi pendopo Desa Sekapuk menuntut transparansi dana dan merobohkan patung mantan kades, Jumat (29/12/2023). 

Selain kecewa dengan patung-patung tersebut, warga juga mempertanyakan hutang-hutang yang masih ada di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sekapuk yang totalnya mencapai Rp 9,5 miliar lebih. 

"Hutang di bank sebesar Rp 3 Miliar, kemudian Rp 6,5 Miliar hutang berupa saham-saham di masyarakat, sehingga totalnya mencapai Rp 9,5 Miliar," imbuhnya. 

Setelah patung dirobohkan, tempat wisata Setigi dan KPI masih tetap buka. Sementara Pemdes Sekapuk akan kembali menata Bumdes dengan rapat bersama secepatnya.

"Saya mengatakan tim sembilan untuk mengawal ketertiban kegiatan ini. Setelah selesai bisa kembali ke rumah masing-masing, agar Desa Sekapuk ini namanya menjadi Desa santun dan terhormat," kata Plt. Kades Sekapuk Ridlo'i. 

Sementara mantan Kades Sekapuk Abdul Halim di media sosialnya mengatakan bahwa, terkait gaji Rp 19,5 Miliar itu sudah hasil rapat bersama jajaran Bumdes dan pengelola wisata Setigi dan KPI. Gaji tersebut atas upah menjadi komisaris dalam usaha Bumdes. 

"Yang jelas, terkait gaji, itu sudah hasil rapat bersama. Sebab, dulu pernah mendatangkan tim ahli dari luar dengan upah yang tinggi. Kemudian, dalam rapat disepakati, dari pada dipegang orang luar, Pak Kades sendiri yang menjadi komisaris. Disitu sesuai AD ART, gaji komisaris itu 3 kali gaji Direktur. Itu kejelasan terkait regulasi penggajian Rp 19,5 Juta. Kita ditargetkan Rp 3 sampai Rp 5 Miliar pendapatan ke Bumdes," kata Abdul Halim. 

Sementara terkait saham HAKI (Hak Kekayaan intelektual) sebesar Rp 364,8 juta, menurut Abdul Halim, dana tersebut sebagai bentuk upaya dari seorang inisiator dalam mengembangkan perekonomian desa. 

"Tujuan saya, agar pemimpin kedepan, berlomba-lomba membuat gagasan baru, karena membuat gagasan baru diberi anggaran dan dalam AD ART itu juga ada," katanya. 

Selain itu, Abdul Halim juga setuju dengan adanya audit, agar keuangan bisa terbuka. "Kalau mau diaudit sejak saya menjabat silahkan saja. Sudah audit di tahun-tahun sebelumnya. Nanti, saya bantu sebagai masyarakat, kalau mau," katanya

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved