Patung Mantan Kades di Gresik Dirobohkan Warga, Diarak Keliling, Sebut Desa Miliarder Banyak Hutang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Moch. Sugiyono

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah,Gresik unjuk rasa di wisata Setigi ( Selo Tirto Giri) dan Kebun Pak Inggih (KPI) merobohkan patung mantan Kepala Desa (Kades) Abdul Halim. 

Warga kecewa, adanya patung mantan kepala desa tersebut, karena dinilai sebagai keangkuhan mantan Kades. 

Unjuk rasa dilakukan dengan membawa pengeras suara keliling desa dan untuk mengajak warga merobohkan patung di Setigi dan KPI. 

Dalam unjuk rasa tersebut, warga menghapus nama Desa Miliarder yang ada di neon box, jalan Raya Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah di pintu masuk Balai Desa Sekapuk. 

"Tidak sampai desa kita ini miliarder, tapi hutangnya banyak," teriak orator dari atas mobil pengeras suara.

Setelah menghapus nama Desa Miliarder, warga beramai-ramai menuju wisata Setigi untuk merobohkan patung begawan Setigi. Patung tersebut  miniatur mantan Kades Sekapuk Abdul Halim. 

Setelah patung berhasil dirobohkan, warga bergeser ke Wisata KPI untuk merobohkan patung Pak Inggih yang ada di pintu masuk wisata KPI. 

Baca juga: Dulu Dikenal Desa Miliarder di Gresik, Ternyata Punya Utang Banyak di Bank, Pak Inggih Dirobohkan

Saat merobohkan, patung Pak Inggih, warga ramai-ramai membaca sholawat nabi, sehingga proses merobohkan berlangsung lancar. 

Dua patung  berhasil dirobohkan menggunakan hammer, kemudian warga mengarak patung tersebut keliling desa sambil diseret menggunakan mobil pickup. 

Warga riang gembira merobohkan patung mantan Kades Abdul Halim.

"Ini sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap mantan Kades yang otoriter. Sekapuk bebas dari patung-patung. Sekapuk tidak ada berhala, semoga Sekapuk tambah berkah," kata seorang orator dari atas mobil pengeras suara. 

Sementara Koordinator lapangan (Korlap) unjuk rasa, Abdul Rofiq mengatakan, warga kecewa dengan adanya patung-patung mantan kades sebagai bentuk keangkuhannya.

Sehingga, setelah purna tugas dan hasil kesepakatan bersama Muspika dan masyarakat, akhirnya disepakati mereobohkan patung-patung di wisata Setigi dan KPI. 

"Tindakan warga merobohkan patung-patung ini adalah hasil kesepakatan antara masyarakat dengan Pemerintah desa dan disaksikan Muspika, bahwa tuntutan dari masyarakat adalah menuntut ketidakadilan oleh Pemdes sebelumnya," kata Abdul Rofiq. 

Selain kecewa dengan patung-patung tersebut, warga juga mempertanyakan hutang-hutang yang masih ada di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sekapuk yang totalnya mencapai Rp 9,5 miliar lebih. 

"Hutang di bank sebesar Rp 3 Miliar, kemudian Rp 6,5 Miliar hutang berupa saham-saham di masyarakat, sehingga totalnya mencapai Rp 9,5 Miliar," imbuhnya. 

Setelah patung dirobohkan, tempat wisata Setigi dan KPI masih tetap buka. Sementara Pemdes Sekapuk akan kembali menata Bumdes dengan rapat bersama secepatnya.

"Saya mengatakan tim sembilan untuk mengawal ketertiban kegiatan ini. Setelah selesai bisa kembali ke rumah masing-masing, agar Desa Sekapuk ini namanya menjadi Desa santun dan terhormat," kata Plt. Kades Sekapuk Ridlo'i. 

Sementara mantan Kades Sekapuk Abdul Halim di media sosialnya mengatakan bahwa, terkait gaji Rp 19,5 Miliar itu sudah hasil rapat bersama jajaran Bumdes dan pengelola wisata Setigi dan KPI. Gaji tersebut atas upah menjadi komisaris dalam usaha Bumdes. 

"Yang jelas, terkait gaji, itu sudah hasil rapat bersama. Sebab, dulu pernah mendatangkan tim ahli dari luar dengan upah yang tinggi. Kemudian, dalam rapat disepakati, dari pada dipegang orang luar, Pak Kades sendiri yang menjadi komisaris. Disitu sesuai AD ART, gaji komisaris itu 3 kali gaji Direktur. Itu kejelasan terkait regulasi penggajian Rp 19,5 Juta. Kita ditargetkan Rp 3 sampai Rp 5 Miliar pendapatan ke Bumdes," kata Abdul Halim. 

Sementara terkait saham HAKI (Hak Kekayaan intelektual) sebesar Rp 364,8 juta, menurut Abdul Halim, dana tersebut sebagai bentuk upaya dari seorang inisiator dalam mengembangkan perekonomian desa. 

"Tujuan saya, agar pemimpin kedepan, berlomba-lomba membuat gagasan baru, karena membuat gagasan baru diberi anggaran dan dalam AD ART itu juga ada," katanya. 

Selain itu, Abdul Halim juga setuju dengan adanya audit, agar keuangan bisa terbuka. "Kalau mau diaudit sejak saya menjabat silahkan saja. Sudah audit di tahun-tahun sebelumnya. Nanti, saya bantu sebagai masyarakat, kalau mau," katanya