Ponorogo Bakal Terapkan Retribusi Tegakkan WiFi di Tanah Milik Pemkab, Adopsi Sidoarjo dan Mojokerto

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mewacanakan menarik Restribus untuk tegakan WiFi yang berdiri di atas aset daerah.

Hal ini dilakukan Pemkab Ponorogo untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih dari pengamatan Pemkab Ponorogo bahwa banyak tegakkan WiFi yang berdiri di atas aset daerah.

“Wifi itu kan tegakannya banyak yg aset daerah. Secara legal Itu belum ada izin atau apapun juga,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Ponorogo, Sapto Djatmiko, Rabu (17/1/2024).

Dia menjelaskan bahwa landasan hukum Pemkab Ponorogo adalah aturan RT RW.

Selain itu juga mencontoh Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto yang telah memberlakukan penarikan Restribusi.

Baca juga: JATIM TERPOPULER: Guru Honorer Gaji Rp 200 Ribu Bantu Ekonomi Siswa - Pria Ponorogo Tantang Polisi

“Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto sudah ada itu, untuk sewa lahan tegakan Wifi dan alirannya. Oleh karena itu akan menanti rt rw jadi bulan Maret ini,” tegasnya.

Kedepan, akan ada SK Bupati perihal restribusi tegakkan WiFi dan kabel yang memakai aset daerah. Tentu tujuannya untuk bisa masuk PAD.

“Tahun ini diusahakan. Kami sedang kerjasama. Memang tegakkan WiFi mayoritas berdiri di atas lahan pemerintah,” tegasny.

Untuk nilai sewa, Sapto belim bisa memastikan. Menurutnya Pemkab Ponorogo bakal melakukan aprisial terlebih dahulu.

“Sewanya bisa satu tahun dua tahun, tidak bisa tentukan. Harus aprisial dulu. Kami himbau untuk operator ketika ada dasar hukum ya nanti bayar restribusi,” pungkasnya.