Warga Korban Bencana Kecewa Dijanjikan Pemerintah Bantuan Rp50 Juta, Cuma Dapat Uang Rp10 Juta

TRIBUNJATIM.COM - Sudah dijanjikan pemerintah bantuan Rp50 juta, warga korban bencana kecewa ternyata cuma dapat Rp10 juta.

Hal itu dialami 95 warga Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jadi korban Badai Seroja, mereka kecewa dengan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah pusat.

Lantaran dana yang masuk ke rekening mereka tidak bisa diambil utuh, warga mengaku kesal.

Seorang korban Badai Seroja, Anina Soares, mengaku tidak bisa mengambil uang Rp50 juta yang masuk ke rekening.

"Rumah saya rusak berat, uang yang masuk ke rekening sebanyak Rp 50 juta, tapi hanya bisa ambil Rp 10 juta di bank," ujarnya pada Minggu (21/1/2024).

Ia menjelaskan, awalnya dirinya bersama puluhan warga lainnya diminta berkumpul di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang, pada Bulan Oktober 2022 lalu.

Mereka kemudian disuruh tandatangan di atas kertas putih yang tertera nominal Rp10 juta.

Mereka juga membawa rekening bank BUMN dan langsung dicetak.

Selanjutnya, dia bersama warga lainnya ke kantor bank BUMN Unit Tarus untuk mengambil uang Rp10 juta.

Dia sendiri orang terakhir yang menerima bantuan uang tersebut dan diberi buku rekening bank.

"Waktu itu saya orang terakhir. Saya tunggu sampai pukul 18.30 WITA, baru bisa ambil uang dan buku," ungkap Anina Soares.

Usai mengambil uang tersebut, Anina Soares sempat bingung karena yang tertulis di saldo rekeningnya Rp50 juta.

Hingga kini, lanjut Anina Soares, dia tidak tahu alasan hanya menerima Rp10 juta.

Baca juga: Sekeluarga di Banten Lumpuh Cuma 1 Orang Bisa Jalan, Tak Tahu Penyebabnya, Andalkan Bantuan Tetangga

Dia mengaku kecewa, karena dengan uang Rp10 juta tidak bisa memperbaiki rumahnya yang masuk kategori rusak berat.

"Saya seharusnya terima Rp50 juta. Tapi ini kok hanya Rp10 juta? Kami bingung mau bertanya ke mana," tutur dia kepada Kompas.com.

Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Davidson Soares.

Davidson Soares menjelaskan, warga yang menerima bantuan tersebut bervariasi.

Ada 14 warga yang menerima Rp50 juta.

Sedangkan 83 orang menerima dana Rp25 juta.

Dari 14 warga tersebut, delapan orang menerima Rp10 juta, lima orang menerima Rp25 juta, dan dua orang terima utuh Rp50 juta.

Sementara itu 83 warga lainnya yang mendapat Rp25 juta, semuanya menerima Rp10 juta.

"Kami sudah cek ke bank, katanya uang masih ada. Kalau mau cairkan, maka harus ada rekomendasi dari BPBD Kabupaten Kupang," ujar dia.

Davidson Soares kemudian bersama warga lainnya langsung bertemu dengan Bupati Kupang, Korinus Masneno, untuk menanyakan hal itu.

"Dari Bupati bilang uangnya sudah kembalikan ke kas negara. Alasannya disimpan kembali agar jika ada Seroja berikut bisa digunakan lagi."

"Itu disampaikan langsung Bupati Kupang kepada kami," ungkap Davidson Soares.

Davidson Soares bersama warga lainnya merasa janggal dengan keadaan tersebut sempat meminta advokasi dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) NTT.

Davidson Soares berharap, semua dana yang ada di rekening tersebut bisa diterima utuh tanpa potongan apapun, karena itu merupakan hak mereka.

Warga lainnya, Dominggas Enriques, menyebut, sebelum mereka, ada warga lainnya yang juga menerima bantuan yang sama pada tahap pertama.

Akan tetapi dana yang diterima utuh tanpa ada masalah apapun.

"Menurut saya seharusnya sejak awal verifikasi, pemerintah harus menyampaikan secara lengkap."

"Kenapa penerima tahap pertama terima uang utuh, sedangkan kami yang kedua dan ketiga dipotong uangnya," kata Dominggas Enriques.

Menurut Dominggas Enriques, bantuan ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada mereka yang mengalami musibah, sehingga seharusnya tidak ada potongan apapun.

"Ini tanda tanya besar. Kami tidak terima. Kami minta tolong bantu kami selesaikan masalah kami. Apakah uang kami bisa dikembalikan?" ucapnya.

"Kami yakin, tidak mungkin pemerintah sudah kasih kami uang, malah diambil kembali lagi. Kami ini kena musibah, makanya pemerintah pusat bantu kami."

"Harapan kami, uang di dalam rekening bisa kami terima secara utuh," sambungnya.

Baca juga: Kehidupan Asli Pengemis Viral Ngafe usai Dapat Rp50 Ribu, Pemberi Uang Pilu Bukan Main: Dia Kaya

Di tempat yang sama, Ketua GNPK NTT Kabupaten Kupang, Karlos Dakosta Rikardo mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Bupati Kupang untuk menyelesaikan kasus ini, tetapi tidak ada respons.

"Kami minta Pemerintah Pusat dan juga organisasi kami di Pusat, harus turun tangan dengan kasus ini dan bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk audit baik dana maupun dokumen yang ada agar masalah ini cepat selesai," tegas.

Dihubungi terpisah, Bupati Kupang, Korinus Masneno, belum membalas pesan singkat yang dikirim ke telepon selulernya.

Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semmy Tinenti, meminta wartawan bertemu dengannya di kantor, agar dirinya bisa memberikan penjelasan secara lengkap.

"Baiknya nanti ke kantor saja, biar kami jelaskan lebih rinci ya," ujarnya singkat, Senin (22/1/2024) pagi.

Saat ini Kompas.com berusaha untuk mendapatkan konfirmasi lebih lengkap dari BPBD Kabupaten Kupang.

Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meresmikan bantuan 20 unit rumah tahan gempa bagi penyintas Badai Seroja.

Hal itu dilakukan saat Risma melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malaka, NTT, pada Senin (18/12/2023).

Risma meresmikan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) di Jalan Betun, Perbatasan Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. 

Dalam kesempatan itu, ada sebanyak 20 unit hunian kepada 20 KK untuk keluarga pra sejahtera dan korban terdampak badai siklon tropis Seroja. 

"Saat bencana Seroja kami mapping daerah mana yang belum ditangani oleh PUPR dan BNPB, ternyata ada di Wini dan Malaka."

"Kami coba realisasikan dan tugas Kemensos adalah menangani daerah - daerah 3T, daerah berbatasan dengan negara lain, kami bangun rumah di Wini, kemudian bergerak ke Malaka," kata Risma dalam sambutannya. 

Adapun hunian RST ini dibangun khusus dengan bata interlock yang memiliki ketahanan tinggi terhadap gempa. 

Rumah yang dibangun berukuran 6x6 meter dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur.

Selain itu di wilayah yang sama, Kemensos juga memberikan bantuan pemberdayaan berupa bantuan usaha seperti pertanian untuk 9 orang, ternak kambing 1 orang, ternak ayam potong 1 orang, tata boga 1 orang, salon 1 orang, mesin jahit 2 orang, cuci motor 1 orang, kios 1 orang, perahu dan mesin 2 orang, dan pertukangan 1 orang.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan 3.000 ekor ayam petelur, dan lumbung sosial senilai Rp369,9 juta untuk warga di Kabupaten Malaka, NTT.

Risma mengatakan, bantuan pemberdayaan ini dimaksudkan juga untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ternyata banyak terjadi di Malaka. 

Sehingga lewat pemberdayaan ini diharapkan agar masyarakat Malaka tak lagi menjadi korban TPPO, dan punya mata pencaharian dengan memanfaatkan bantuan tersebut. 

"Selanjutnya kami menangani masalah TPPO ternyata di Malaka banyak dari korbannya."

"Kenapa salah satu program kami pemberdayaan, untuk menangani supaya tidak terjadi korban TPPO," kata Risma.

Tak lupa juga pembuatan sumur-sumur untuk menyuplai air bersih di kawasan tersebut.

"Dampak global warming luar biasa berat termasuk kemarau panjang, bukan tidak mungkin terjadi di tahun mendatang. Mungkin kita bisa sama-sama tangani air bersih," ungkap dia.