Dulu Bilang Netral, Kini Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Anies Pertanyakan

TRIBUNJATIM.COM -  Anies Baswedan pertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak hingga kampanye untuk paslon capres-cawapres di Pilpres 2024.

Capres nomor urut 01, Anies Baswedan menyebut jika Jokowi sebelumnya mengaku netral di Pilpres 2024.

Namun kini, Anies Baswedan menyerahkan pada masyarakat soal sikap publik terhadap Jokowi.

Anies menyebut jika Jokowi sebelumnya akan memfasilitasi semua.

Baca juga: Terlena Menikmati Kekuasaan, Jusuf Kalla Sebut Jokowi Berubah, Bandingkan Pemilu dengan Era Orba

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Sebab itu, Anies menyerahkan penilaian sikap Jokowi itu kepada masyarakat.

Dia meyakini publik makin cerdas.

"Jadi, kami serahkan saja kepada masyarakat indonesia untuk mencerna dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau partai politik.

Menurut Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Jokowi, sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya menteri, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Pernyataan Jokowi selaku presiden ini menimbulkan tanda tanya. Apalagi, saat ini putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan peserta Pilpres 2024 yakni sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut jika Presiden boleh berkampanye.

Tak hanya itu, menurut Jokowi, menteri juga boleh memihak.

Selain menteri, presiden juga boleh memihak pada calon tertentu di kontestasi Pemilu.

Jokowi beralasan jika aktivitas yang dilakukan oleh menteri di bidang politik adalah hak demokrasi.

Baca juga: Arti Bunga Anggrek Ungu, Kiriman Jokowi untuk Megawati di Hari Ulang Tahun yang Jadi Sorotan

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan .

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

Pada Pilpres 2024 ini, ada tiga pasangan Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam pemungutan suara yang digelar 14 Februari nanti.

Ketiga pasangan tersebut adalah, pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), lalu 
pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan nomor urut 03,  Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Menariknya, Gibran yang menjadi Cawapres pasangan nomor 02 merupakan anak sulung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

Mahfud MD berencana mundur

Sebelumnya, Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menegaskan pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.

Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.

Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.

Pertama, kata dia, aturan tidak melarang hal tersebut.

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.

Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah.

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak koleganya yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.

Jokowi: Tak mudah menjadi Presiden

 Joko Widodo atau Jokowi menyebut, pekerjaan menjadi presiden adalah hal yang tidak mudah.

Bahkan Jokowi mengatakan, bahwa dirinya mengurus Indonesia sampai badannya kurus.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Wonosobo, Senin (22/1/2024).

Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini dalam rangka menyerahkan sertifikat tanah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.

"Kulo mikir negoro niki gih mboten gampang, awak e nganti kuru," ujar Jokowi, dalam bahasa Jawa disambut tawa para warga yang datang pada Senin.

(Saya mikir negara ini tidak gampang, badannya sampai kurus)

Jokowi mengatakan, amanah yang dirinya pegang sebagai presiden mengharuskan ia bekerja keras.

Ia mengungkapkan, bahwa hari ini saja, dia sudah mulai bekerja sejak pukul 05.00 WIB.

Ia merinci, berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 05.00 WIB, dan tiba di Solo sekitar pukul 07.00 WIB.

Dari Solo, Jokowi dan rombongan menuju Salatiga dan menghadiri tiga acara sekaligus.

"Dari Salatiga ke Magelang, ada acara 2 tapi di Muntilan, jauh, hampir mepet Jogja," papar Jokowi.

Selepas dari Magelang, Jokowi kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Temanggung.

Setelah itu Presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Wonosobo untuk menyerahkan sertifikat tanah.

"Jam setengah lima dari Istana, sampai Wonosobo jam lima seperempat. Itulah tugas harian yang selalu saya emban," kata Jokowi lagi.

Baca juga: Kisah Driver Ojol Dapat Orderan dari Jokowi di Luar Negeri, Sang Presiden Pesan Jajanan Bakwan

Jokowi menegaskan, pekerjaan sebagai presiden adalah pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab besar.

Hal itu lantaran Indonesia adalah negara besar sehingga tanggung jawab sebagai pemimpin juga besar.

"Karena negara kita ini negara besar. Jangan berpikir negara kita Indonesia ini kecil. Penduduknya saja nomor empat di dunia, ekonomi kita sekarang masuk 16 besar," kata Presiden yang lalu disambut tepuk tangan warga.

"Coba bayangkan, betapa sangat tidak mudahnya mengelola negara ini," pungkas Jokowi.

Sebagai informasi, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah sejak Senin (22/1/2024).

Sebelumnya ia lebih dulu meresmikan Inpres jalan di Magelang dan meninjau RSUD Kota Salatiga.

Jokowi mengungkapkan, ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan namun tidak punya sertifikat tanah di awal masa pemerintahannya atau sekitar tahun 2015.

Padahal di tahun itu, ada 126 juta bidang tanah milik masyarakat.

Namun dari jumlah tersebut, hanya 46 juta masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah.

"Saat itu baru yang dipegang ternyata setelah saya hitung, yang 126 juta yang dipegang masyarakat berapa? Ternyata baru 46 juta."

"Artinya, ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah, tapi tidak pegang sertifikat," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Jawa Tengah.

Seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Jokowi Minta Perbedaan Pilihan Politik di Pemilu 2024 Tak Jadi Permusuhan: Demokrasi itu Biasa

Imbasnya, terjadi sengketa lahan di mana-mana, baik dengan tetangga, antarsaudara, perusahaan, maupun dengan pemerintah.

Ia pun tidak memungkiri banyak menerima keluhan soal tanah pada tahun 2015 lalu.

Usai menerima keluhan itu, ia bertanya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berapa banyak sertifikat tanah yang dikeluarkan setiap tahun.

Sayangnya, pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun.

"Setahun ternyata hanya bisa selesaikan 500.000 sertifikat. Artinya Bapak dan Ibu harus nunggu berapa tahun? 160 tahun. 160 tahun bapak/ibu baru bisa nerima sertifikat ini," ungkap Jokowi.

Jokowi lantas meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk mempercepat pembuatan sertifikat.

Tercatat hingga akhir 2023, sudah ada 110 juta sertifikat yang akhirnya selesai.

"Saya minta saat itu melompat jadi 5 juta (sertifikat), melompat menjadi 7 juta, melompat menjadi 10 juta. Dan saat ini sudah selesai sampai akhir 2023, 110 juta sertifikat sudah selesai," bebernya.

Kedatangan Jokowi pada Senin (22/1/2024), sendiri sudah dinantikan ribuan warga Wonosobo sejak siang hari.

Seperti biasa, usai sambutan, Presiden Jokowi memberikan kuis kepada warga yang hadir dengan hadiah sepeda.

Kuis yang diberikan yakni melafalkan Pancasila dari sila pertama hingga sila ke lima.

"Angkat tangan yang hafal Pancasila tapi saya tunjuk baru maju, ya silakan yang belakang baju hitam," kata Jokowi disambut riuh para warga yang hadir.

Baca juga: Sri Mulyani Respon Isu Dirinya Siap Mundur dari Kabinet Jokowi, Jawab Sambil Berlalu: Masih Kerja

Tak lama kemudian seorang warga bertubuh gempal maju dan melafalkan Pancasila.

Meski terlihat grogi, warga tersebut berhasil menyelesaikan kuis yang diberikan Presiden Jokowi.

"Bapak, ibu, kalau duduk di situ kelihatan gampang, tapi begitu naik panggung dekat dengan saya blank hilang semua," kata Jokowi mengomentari warga melafalkan Pancasila yang sedikit tersendat.

"Sepedanya mana, Pak?" tagih warga bernama Edi Samidin yang disambut gelak tawa ribuan warga lainnya yang datang.

"Iya itu," timpal Presiden disambut tawa warga yang kedua kalinya.

Edi pun turun panggung dan langsung mengambil sepeda hadiah dari Presiden Jokowi.

Dengan mengepalkan tangan, warga Wonosobo tersebut terlihat bahagia dan mendapat sorak sorai dari warga yang hadir.

"Mas Edi, sepedanya itu jangan ditukar mobil, itu yang mahal bukan sepedanya, tapi tulisan itu lo, Sepeda Hadiah Presiden Jokowi, itu yang mahal," kata Presiden.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com