Anggarannya Rp 15 Ribu, Peserta Pelantikan KPPS Protes Dapat Makan Tak Layak, Ketua KPU Kaget: Putus

TRIBUNJATIM.COM - Tengah viral di media sosial protes peserta pelantikan KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Sleman, Yogyakarta.

Anggota KPPS mengaku dapat makanan tak layak.

Padahal anggaran untuk per kotak makanan adalah Rp 15 ribu.

Soal ini, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara.

Acara pelantikan KPPS yang digelar serentak di Kabupaten Sleman pada Kamis (25/1/2024) viral di media sosial.

Penyebabnya, karena konsumsi dalam kegiatan tersebut dianggap tidak layak bahkan disebut menyerupai snack yang diberikan saat takziah.

Salah satu akun yang mengunggahnya yakni @yourfutureasset.

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini ? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu," tulisnya.

Dalam unggahannya, yang bersangkutan juga menampilkan foto snack yang dimaksud.

Isinya yakni air mineral gelas plastik, satu roti, dan makanan kecil dalam plastik berisi empat butir.

Baca juga: Nasib Anggota KPPS di Trenggalek yang Tidak Hadir Pelantikan, Ditelpon Berkali-kali Tak Diangkat

Salah satu anggota KPPS di Sleman berinisial YA (34) menilai snack saat pelantikan tersebut tidaklah layak.

"Kalau untuk anggaran Rp 15 ribu tidak layak," ujar YA salah satu KPPS di Kabupaten Sleman, Kamis (25/1/2024), melansir dari Kompas.com.

Diungkapkan YA, snack saat pelantikan KPPS hanya berisi tiga jenis yakni roti, sompia, dan air mineral gelas.

Selain itu juga tidak ada uang transport.

Menurut YA, snack yang diberikan saat pelantikan menjadi pembicaraan para KPPS.

"Terus jadi bahan pembicaraan teman-teman KPPS, masak snack anggaran Rp 15 ribu dapat itu," tuturnya. 

Baca juga: Momen Unik Wanita ini Dilantik Anggota KPPS di Banyuwangi Pakai Kebaya, Rupanya Bareng Resepsi Nikah

Terkait hal ini, Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi memberikan penjelasan.

Ahmad menjelaskan, anggaran konsumsi memang awalnya akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hanya saja ada arahan anggaran untuk snack tidak dapat diserahkan ke PPS atau PPK.

"Terkait anggaran tidak bisa diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam ekatalog," ujarnya, Kamis.

Ahmad menyampaikan, saat rapat antara KPU Sekretariat PPS, PPK dengan vendor sudah diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Saat itu vendor menjelaskan yang disediakan adalah jenis makanan kering supaya tidak basi.

Selain itu, vendor juga menyampaikan akan menyiapkan 17 kendaraan untuk distribusi ke semua kelurahan.

Saat rapat juga sudah diingatkan jika 17 kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan.

"Jumlah yang harus dilayani KPPS-nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tuturnya.

"Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi," imbuhnya. 

Pihaknya pun mengaku kaget sewaktu mendapat laporan terkait snack yang disediakan saat pelantikan KPPS.

"Pada paginya, setengah delapan mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget," kandasnya.

Baca juga: Ada 23 Orang Petugas KPPS Ponorogo Kompak Mengundurkan Diri, KPU Beberkan Alasan Ini

Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak vendor untuk memberikan penjelasan.

"Ternyata vendor itu mensubkan penyediaanya itu. Jadi pihak vendor sudah mengambil laba, nah sisanya itu disubkan ke yang lain. Kurang tahu apakah sub ini di-sub-kan lagi. Intinya sampai di lapangan ternyata tidak pantas secara manusiawi dengan anggaran Rp 15 ribu bersih ketika dikalkulasikan faktanya cuma Rp 5 ribuan," ucapnya.

"KPU Kabupaten Sleman langsung mengambil langkah putus. Jadi memutus tidak bekerjasama lagi, tidak menggunakan lagi vendor yang bersangkutan. Anggaran untuk Bimtek besok disampaikan ke sekretariat PPK untuk konsumsi bimtek," imbuhnya.

Terkait dengan anggaran transportasi di pelantikan KPPS, menurutnya memang tidak ada.

Dijelaskannya, pengelolaan anggaran merupakan kewenangan kuasa pengguna anggaran di Satker KPU masing-masing kabupaten/kota. Sehingga ada yang diberikan saat pelantikan, ada yang saat bimtek. 

"Kebijakan kuasa pengguna anggaran itu tidak ada anggaran transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek itu ada," pungkasnya.

Baca juga: Beban Kerja Pemilu 2024 Lebih Berat, KPU Sebut Belum Ada Petugas KPPS di Jember yang Mundur

Di sisi lain, polemik nihilnya uang transportasi bagi anggota KPPS di sejumlah kabupaten/kota di DIY mendapat perhatian dari KPU RI.

Apalagi ada perbedaan dalam kebijakan tersebut.

Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengatakan pihaknya sudah mengetahui adanya polemik tersebut.

"Sudah dibicarakan dalam rapat bersama KPU RI," ungkap Betty ditemui di Eks Gedung Kesenian Kulon Progo, Jumat (26/01/2024).

Menurutnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari juga sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi.

Kajian terhadap masalah ini pun tengah didalami.

Betty mengatakan pihaknya mengetahui masalah tersebut hanya terjadi di KPU Sleman.

Ketua KPU DIY pun diminta berkomunikasi dengan Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi untuk menangani masalah ini.

"Sejauh ini kami tahunya masalah ini terjadi di Sleman," ujarnya.

 Betty juga belum bisa menjelaskan lebih jauh terkait adanya perbedaan kebijakan antar daerah terkait pemberian uang transportasi KPPS saat pelantikan. Hal tersebut juga tengah menjadi pembahasan KPU RI.

Sekretaris KPU Kulon Progo, Widi Purnama menjelaskan pihaknya memang tidak menyediakan uang transportasi bagi KPPS saat pelantikan.

Kegiatannya berlangsung pada Kamis (26/01/2024) kemarin.

"Kami hanya menyiapkan anggaran untuk makanan ringan, sekitar Rp15 ribu per orang," jelas Widi, melansir dari TribunJogja.

Pihaknya beralasan acara pelantikan tidak berlangsung sampai siang hari.

Itu sebabnya panitia hanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan makanan ringan, tanpa makan siang dan uang pengganti transportasi.

Widi tak menampik ada perbedaan kebijakan antar KPU kabupaten/kota lainnya di DIY.

Seingatnya, ada 3 KPU kabupaten/kota yang tidak menyediakan uang transportasi, termasuk Kulon Progo.

"Tapi mulai hari ini kebijakannya disamakan untuk seluruh KPU kabupaten/kota se-DIY, di mana uang transport disediakan bagi KPPS saat menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek)," ujarnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com