Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka 3 Periode, Ini Daftar Instansi untuk Disabilitas dan Putra Putri Papua

TRIBUNJATIM.COM - Seleksi CPNS 2024 bakal dibuka dalam tiga periode mulai bulan Maret 2024.

Sembari menunggu dibuka, para pelamar diharapkan mempersiapkan berkas dokumen untuk pendaftaran CPNS 2024.

Meningnat CPNS 2024 akan diikuti oleh pelamar dari seluruh Indonesia.

Termasuk putra dan putri yang berasal dari provinsi tertentu.

Siapapun mendapatkakan kesempatan untuk mengikuti CPNS 2024.

Tak terkecuali bagi putra dan puri Papua dan Papua Barat sekaligus bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Namun dalam penerapannya, beberapa instansi mengabarkan tidak memberlakukan perekrutan bagi para putra dan putri Papua.

Hal ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) No.27 Tahun 2021.

Adapun berdasarkan Permenpan No. 4, Putra Putri Papua dan Papua Barat hanya akan mendapat formasi di instansi pusat.

Dimana pada formasi di instansi pusat dialokasikan bagi lulusan terbaik atau cumlaude, diaspora, penyandang disabilitas, serta Putra dan Putri Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, khusus, Putra Putri Papua dan Papua Barat memiliki persyaratan tambahan atau khusus dalam rekrutmen CPNS.

Berikut daftar instansi yang membuka formasi bagi Disabilitas serta Putra dan Putri Papua dan Papua Barat 2024.

• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
• Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kementerian Pemuda Olahraga
• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Pertanian
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Agama
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Sosial
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kejaksaan Agung
• Badan Intelijen Negara
• Sekretariat Jenderal MPR
• Sekretariat Jenderal DPR RI
• Mahkamah Agung RI
• Badan Pemeriksa Keuangan
• Setjen WANTANNAS
• Lembaga Sandi Negara
• Badan Kepegawaian Negara
• Lembaga Administrasi Negara
• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
• Badan Tenaga Nuklir Nasional
• Badan Pusat Statistik
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
• Arsip Nasional Republik Indonesia
• Badan Informasi Geospasial
• Badan Kependudukan dan KB Nasional
• Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Perpustakaan Nasional RI
• Badan Standardisasi Nasional
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir
• Badan Pengawas Obat dan Makanan
• Lembaga Ketahanan Nasional RI
• Kepolisian Negara
• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
• Sekretariat Kabinet
• Badan Narkotika Nasional
• Setjen Komisi Pemilihan Umum
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana
• Setjen KOMNAS HAM
• Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
• Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
• Setjen Dewan Perwakilan Daerah
• Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
• Badan Keamanan Laut RI
• Badan SAR Nasional
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
• Ombudsman Republik Indonesia
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
• Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Badan Pengawas Pemilihan Umum

Masih dari Permenpan No 27 Tahun 2021, berikut adalah persyaratan khusus yang harus dilengkapi pelamar.

Persyaratan khusus:

• Akta kelahiran atau surat keterangan lahir
• Surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku

  Selain itu, pelamar juga harus memenuhi persyaratan lainnya agar lolos ke tahap berikutnya. Berikut adalah rinciannya.