Beda Sikap Anies dan Ganjar Soal Kritik Perguruan Tinggi ke Jokowi, Gerindra Pasang Badan

TRIBUNJATIM.COM - Beda sikap Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo soal kritikan perguruan tinggi kepada Presiden Jokowi.

Namun dalam hal ini, Gerindra tampil pasang badan.

Diketahui, sejumlah kampus atau perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik terhadap Presiden di Pilpres 2024.

Mereka menyebut jika ada kemunduran demokrasi di Indonesia jelang Pilpres 2024 Rabu (14/2/2024) mendatang dan dinasti politik Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

Tidak sedikit pula kalangan akademisi yang menyerukan agar Jokowi tetap berada di koridor demokrasi, seperti yang disampaikan guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

"Menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi, kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," kata Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar Prof Amran Razak dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

Lalu, bagaimana respons capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo terhadap kritikan ke Jokowi tersebut?

Kata Anies, Ganjar, dan kubu Prabowo soal kritik ke Jokowi
Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo memberikan komentar terkait ramainya kritik terhadap Presiden Jokowi dan kondisi demokrasi menjelang Pilpres 2024. 

Lantas, apa kata mereka?

1. Anies sebut demokrasi sedang tidak baik-baik saja
Anies mengatakan, kritik yang disampaikan banyak kampus terkait kondisi demokrasi saat pemerintahan Jokowi menjadi tanda demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

Ia menilai kritik dari banyak kampus menjadi tanda demokrasi di Tanah Air dilucuti secara perlahan-lahan.

Di sisi lain, Anies menyampaikan, banyaknya kampus yang mengkritik Jokowi merupakan bentuk kemampatan aspirasi politik di Indonesia.

Mereka menyampaikan aspirasi melalui kampus karena partai politik dan DPR dinilai tidak berfungsi sehingga mencari jalur yang tidak mampat.

"Ketika kampus-kampus itu menyatakan pendapat, itu artinya ada aspirasi yang kuat yang pampat yang tidak diutarakan di dalam channel politik yang ada, enggak didengar. Di situ kemudian kampus bergerak, kampus menyuarakan," ujar Anies dikutip dari Kompas.com, Senin (5/2/2024).

Lebih lanjut, Anies juga meminta supaya gerakan kampus yang mengkritik Jokowi dan kondisi demokrasi Indonesia jangan dikaitkan dengan gerakan partisan yang dipengaruhi oleh aktor politik tertentu.

Ia menilai, gerakan kampus adalah gerakan murni yang dijalankan sesuai moral dan etika bangsa.

2. Ganjar khawatir dan cemas soal Pemilu 2024
Ganjar ikut buka suara mengenai kritik yang dilayangkan banyak kampus atas sikap Jokowi jelang Pilpres 2024.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan, masyarakat hingga kalangan akademisi menilai Pemilu 2024 dalam kondisi tidak baik-baik saja.

Ia menambahkan, semua kalangan masyarakat ingin Pemilu 2024 dilakukan sesuai nilai-nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil.

"Kita khawatir, kita cemas karena masyarakat sipil, agamawan, ilmuwan sudah keluar. Bahkan kampus menyampaikan bahwa kondisi Pemilu kita sedang tidak baik-baik saja," ujar Ganjar dikutip dari Kompas TV, Selasa (6/2/2024).

Ganjar menyampaikan, ada potensi masyarakat tidak akan percaya dengan pemerintah saat ini bila hal-hal yang menyimpang tidak segera diperbaiki.

Ia meminta pemerintah supaya menghentikan hal-hal yang menyebabkan pemilu berjalan secara tidak adil.

"Harus diperhatikan oleh pemerintah agar kita bisa mengembalikan pada trek yang benar. Maka kalau tidak, kepercayaan ini akan runtuh, dan kita sedang bertaruh besar pada proses demokrasi yang ada di Indonesia. Hentikan hal-hal yang bisa membikin Pemilu tidak adil," tandasnya.

3. Gerindra bela Jokowi
Beda dengan sivitas akademika yang mengkritisi kondisi demokrasi Indonesia jelang Pilpres 2024, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres memberikan pembelaan kepada Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, ada banyak pihak yang mendukung Jokowi.

Ia menilai kritik yang disampaikan banyak kampus kepada mantan Wali Kota Solo tersebut adalah bagian dari perbedaan pandangan.

Muzani enggan berspekulasi mengenai muatan politis dalam kritik yang disampaikan kalangan akademisi.

Ia lebih memilih menaruh prasangka baik kepada kalangan akademisi di Indonesia.

"Ada banyak juga catatan kampus yang memberikan support (dukungan) terhadap persoalan itu, ilmuwan, agamawan, banyak memberi catatan," ujar Muzani dikutip dari Kompas.com, Senin.

"Guru besar, profesor adalah orang orang yang menjunjung tinggi ilmu, orang yang menjunjung tinggi etik, sehingga integritas mereka, beliau-beliau itu adalah integritas yang luhur," tambahnya.

Deretan kritik dari kampus kepada Jokowi
Perlu diketahui, kampus yang memberikan kritik kepada Jokowi atas kondisi demokrasi Indonesia jelang Pilpres 2024 berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara.

1. Guru besar UGM sampaikan Petisi Bulaksumur
Almamater Jokowi, UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1/2024) yang isinya berupa rasa prihatin dengan tindakan penyelenggara negara di berbagai lini.

Guru besar UGM menilai, telah terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Dilansir dari Kompas.com, Minggu (4/2/2024), guru besar UGM juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelanggaran etik yang terjadi di MK terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ujar perwakilan guru besar UGM, Prof Koentjoro.

2. Guru besar UI ingin Pemilu 2024 berjalan adil
Pada Jumat (2/2/2024), Dewan Guru Besar UI juga menyuarakan empat poin tuntutan supaya jalannya Pemilu 2024 jujur dan adil.

Guru Besar UI meminta aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri bersikap adil.

Mereka juga mengecam segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

Guru Besar UI ingin rakyat dapat memilih dalam Pemilu tanpa mendapat intimidasi dan ketakutan.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.

3. STF Driyarkara soroti upaya melanggengkan kekuasaan
Sementara itu, Ketua STF Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi meminta penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan agar dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Simon ketika ratusan sivitas akademika STF dan Teologi seluruh Indonesia minta Jokowi berhenti memakai alat negara untuk melanggengkan kekuasaan.

Ia menegaskan, pemerintah dibentuk supaya rakyat merasa merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Ia tidak ingin negara dikorbankan demi kepentingan sektoral dan meminta supaya Jokowi dan pejabat negara berpikir dan berperilaku jujur dan adil dalam bernegara.

Kompas.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com