Penjelasan Kepsek soal Tugas Siswa SMP Catat Penghitungan Suara di TPS, Telanjur Diamuk: Bisa Tanya

TRIBUNJATIM.COM - Telanjur diamuk wali murid, Kepsek SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang angkat bicara soal tugas siswa catat penghitungan suara di TPS saat Pemilu 2024.

Disebut bahwa tugas itu untuk mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan.

Diketahui, tugas ini diberikan kepada siswa mulai dari kelas VII, VIII dan IX.

Mereka diminta mencatat penghitungan suara di TPS di sekitaran lingkungan rumahnya masing-masing.

Karena hal ini, pihak wali murid pun protes dan ngamuk.

"Masak disuruh buat berapa hasil penghitungan suara dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten. Percis macam petugas KPPS dan saksi TPS mereka. Rekapitulasi itu kan sampai malam bahkan dini hari.

Udah nggak masuk akal ngasih tugas anak-anak SMP seperti ini," ujar Sidik salah satu orang tua murid Rabu, (14/2/2024), melansir dari TribunSumsel.

Adapun, setiap peserta didik diberikan satu lembar kerja oleh pihak sekolah.

Lembar kerja itu ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis.

Tulisan paling atas kertas tertera daftar nama siswa, kelasnya, TPS dan alamat lengkap.

Baca juga: Intip Aksi Unik Artis saat Nyoblos, Ada yang Pakai Tinta sampai Lengan hingga Bawa Lightstick ke TPS

Tertulis dari kata pengantar tujuan dilakukannya tugas ini agar peserta didik dapat memahami makna demokrasi.

Selain itu peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan proses pemilu.

Dituliskan Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.

Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Menurut wali murid, jika tugas itu diberikan kepada siswa SMA masih dinilai masuk akal.

Hal ini lah yang menjadi pertanyaan untuk pihak sekolah.

Mengingat perhitungan suara di setiap TPS berlangsung panjang.

"Sekolah lain nggak ada kayak gini. Kalau tugas anak SMA mungkin masih nggak berat ini. Disuruh lagi minta tanda tangan KPPS. Jadi kalau subuh selesainya apa harus sampai subuh juga anak anak kita menunggu di TPS," kata Siddik.

Baca juga: Warga Ricuh Pergoki Dugaan Penyelundupan Pemilih di TPS, Sempat Ribut & Kejar-kejaran: Saya Curiga

Soal ini, Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis membenarkannya.

Disebut mulai dari kelas VII sampai IX diberikan tugas yang sama.

Ia mengakui kalau tugas ini hanya inisiatif dari sekolahnya saja.

"Bukan disuruh nungguin penghitungan tapi berapa hasil penghitungan. Kan bisa tanya sama petugas atau ketua KPPS nya saja. Kemarin sudah kita sampaikan nggak sampai habis diamati. Nggaklah Ditunggu sampai sepanjang hari," ucap Elfian.

Pelaksanaan Pemilu di TPS 001 Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Rabu (13/1/2024).
Elfian mengaku kalau anak-anak ditugaskan untuk mengamati TPS terdekat.

Namun bukan berarti dari dibukanya TPS sampai ditutupnya TPS anak didik tidak bergerak dari lokasi.

Disebut anak-anak bisa melihat pada saat momen ada hasil penghitungan di plano.

"Bisa besok dilihat dan pagi. Kan ada ketua KPPS bisa ditanya. Bisa juga dihubungi dan minta tandatangannya biar ada bukti anak itu memang mantau pemilu di TPS. Tujuannya seperti yang ada di pengantar (lembar kerja).

Kalau bisa hasilnya dikumpulkan Jumat pagi atau sabtu. Ini tugas sekolah melalui Mata Pelajaran PKN," kata Elfian.

Baca juga: Beraksi saat Coblosan, Maling Motor di Surabaya Disergap Petugas TPS, Lari Tinggalkan Motor

Sementara itu, sekitar 183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Bandung harus menerima perawatan dari tim medis Puskesmas dan rumah sakit karena kondisi kelelahan yang parah.

"Kami telah menangani 185 petugas KPPS yang sakit, di mana 8 di antaranya harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan khusus," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, di Balai Kota pada Kamis (15/02/2024).

Anhar menjelaskan bahwa hampir semua petugas yang diperiksa, selain mengalami kelelahan, juga mengidap penyakit maag.

"Saat ini, masih ada satu petugas yang sedang dirawat di rumah sakit, sementara yang lainnya, sebanyak 7 orang, telah diperbolehkan untuk rawat jalan," tambahnya.

Baca juga: CEK FAKTA: Warga Sampang Ricuh karena Surat Suara Sudah Tercoblos, KPU Ungkap Kronologi Sebenarnya

Ia menegaskan bahwa jumlah petugas yang sakit menjadi pembelajaran penting bagi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

"Untuk Pilkada dan Pilwakot mendatang, KPU harus memastikan bahwa petugas mendapatkan sarapan atau menyediakan makanan untuk mereka, sehingga dapat mengurangi jumlah petugas yang sakit," jelas Anhar.

Petugas yang jatuh sakit karena kurang makan, dimana mereka mulai bekerja sejak subuh dan sibuk melayani pemilih serta menghitung suara, sehingga mereka lupa untuk makan.

Anhar menyatakan bahwa jumlah petugas yang sakit tersebut khusus terjadi pada hari pemungutan suara, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pasca penghitungan suara juga akan ada yang mengalami sakit.

"Bagi yang merasa sakit, kami tetap melayani di seluruh Puskesmas Kota Bandung. Cukup datang ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan," ungkap Anhar.

Selain pelayanan kesehatan, Anhar juga menambahkan bahwa mereka juga menyediakan vitamin.

"Kami telah mendistribusikan 400 ribu tablet vitamin yang sebaiknya dikonsumsi dua hari sebelum bekerja. Namun, tidak masalah untuk mengonsumsinya setelah bekerja guna memulihkan kelelahan," tambahnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com