10 Kades di Sidoarjo Diperiksa Pasca Deklarasi Dukung Paslon No 2, Ngaku Habis Arisan: Spontan

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah kades di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga tidak netral dalam Pemilu 2024, kini mulai dimintai keterangan oleh Bawaslu.

Sebelumnya beredar video sejumlah kades diduga melakukan deklarasi dukung capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam video, tampak ada 12 orang dengan tangan memegang pundak memberikan pernyataan dukungan secara bersamaan.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @mashudinsugianto, Sabtu (10/2/2024) lalu.

"Kami kepala desa se-Kecamatan Buduran nderek (ikut) kiai, nderek Bupati, 02 sekali putaran," ungkap sejumlah orang dalam video tersebut. 

Selain itu pemilik akun juga menuliskan dalam video tersebut.

Yakni bahwa baru kali ini terjadi deklarasi dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslo) menjelang Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres).

"Baru Pilpres 2024 ada deklarasi dukungan para kades SE kecamatan di Sidoarjo thd (terhadap) salah satu Paslon," tulis akun TikTok @mashudinsugianto.

Merespons kejadian tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo, Agung Nugraha, buka suara.

Ia mengaku juga mengetahui video deklarasi kepala desa di Buduran tersebut.

Akan tetapi Agung Nugraha masih belum bisa memastikan jenis pelanggaran dalam video tersebut.

Sebab Bawaslu harus mengumpulkan sejumlah barang bukti penguat lainnya.

"Kami belum berani berspekulasi terkait dugaan pelanggaran kayak apa."

"Karena memang keterangan dan bahan belum kita kumpulkan secara sempurna," kata Agung Nugraha ketika ditemui Kompas.com di kantornya pada Senin (12/2/2024).

Baca juga: Isi Ramalan Jayabaya Tentang Prabowo,Satrio Piningit Gantikan Presiden Jokowi, akan Terwujud 2024?

Akan tetapi, kata Agung Nugraha, jika merujuk Undang-undang Desa, ia memastikan bahwa para kades tersebut melanggar netralitas Pmilu.

Sebab mereka telah secara terang-terangan mendukung salah satu paslon.

"Kalau di ranah pelanggaran hukum lainnya, itu sudah bulat melanggar netralitas," ujarnya.

"Karena UU Desa memang melarang kepala desa mengatakan hal seperti itu (dukungan), apalagi di politik praktis," paparnya.

Akan tetapi, Agung Nugraha masih tetap harus mengumbulkan bukti lain terkait beredarnya video deklarasi tersebut.

Hal itu bertujuan untuk membawa kasus tersebut ke pelanggaran Pemilu.

"Ketika ini kita tarik ke pelanggaran Pemilunya, kita memang masih mengumpulkan bahan keterangan."

"Sehingga apakah ini nanti bisa kita gelar ke pelanggaran Pemilunya," tutup Agung Nugraha.

Kini sejumlah kades dalam video tersebut telah menjalani pemeriksaan.

Terhitung ada 10 orang kades di Kecamatan Buduran yang diklarifikasi di Kantor Bawaslu Sidoarjo, Jumat (16/2/2024).

Para kades tersebut datang ke kantor Bawaslu sekira pukul 13.30 WIB.

Mereka antara lain Kades Banjarsari M Nidlomudin, Kades Dukuhtengah Chusnul Arafiq, Kkades Pagerwojo Mulyanto, Kades Sawohan Nurul Muntafatik, Kkades Damarsi Miftkhul Anwarudin.

Ada juga Kades Sidokerto Ali Nasikin, Kades Siwalanpanji Achmad Choiron, Kades Kemantren Erni Filliwati, Kades Prasung M Syafii, dan Kades Buduran M Arifin.

Sedangkan Kades Wadungasih tidak memenuhi panggilan Bawaslu Sidoarjo, sementara Kades Entalsewu sudah menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya.

Baca juga: Giring hingga Chef Arnold Diprediksi Gagal ke Senayan, Tipisnya Peluang Caleg Artis di Pemilu 2024

Mereka menjalani pemeriksaan atau dimintai klarifikasi sekitar dua jam.

Yakni klarifikasi terkait video 13 detik yang viral karena berisi dukungan 12 kades tersebut kepada salah satu calon presiden.

"Tadi ditanya seputar video itu, kami menjawab video itu dibuat usai arisan rutin yang selalu dilaksanakan oleh kades se-Kecamatan Buduran," kata Kades Damarsi, Miftakhul Anwarudin, sebelum meninggalkan Kantor Bawaslu Sidoarjo.

Menurut dia, video deklarasi berdurasi 13 detik tersebut dibuat pada hari Senin, 29 Januari 2024, di rumah makan Pamor Desa Siwalanpanji.

Ditanya tentang keterkaitan video tersebut dengan kecocokan tema dengan deklarasi santri nderek kiai yang dikomandoi langsung oleh Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor, Kades Udin mengaku tidak tahu.

"Video itu membuatnya spontan. Itu hanya untuk kenang-kenangan karena ada delapan kades di Kecamatan Buduran yang akan purna tugas," dalihnya.

Sedangkan menurut Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, pemeriksaan kali ini ini fokus pada kegiatan deklarasi tersebut apa benar atau tidak.

Ia juga memeriksa tempatnya dimana dan apa ada ucapan yang mengarah pada peserta pemilu.

"Kami sudah mendapatkan keterangan. Selanjutnya kami akan melakukan pembahasan di tingkat pimpinan (Bawaslu Sidoarjo)," terang Agung.

"Nanti ketika sudah kita angkat jadi temuan, akan kita lakukan pemanggilan terhadap mereka,"ungkapnya.

Menurut Agung, usai pemanggilan ini, Bawaslu Sidoarjo akan melakukan pembahasan bersama sentra Gakkumdu untuk menyikapi adanya pengaduan dari masyarakat terkait persoalan 12 kades di Buduran tersebut.

"Tujuan melibatkan Gakkumdu ini untuk memastikan apakah ada atau tidak pelanggaran, khususnya di pelanggaran Pemilu," tandas Agung.