Bahas Operator Tak Bisa Isi Data Rapor Siswa, Guru Dilempari Kepsek Kursi, Pelaku Ngamuk Tersinggung

TRIBUNJATIM.COM - Seorang kepala sekolah ngamuk hingga angkat kursi dan lempar piring viral di media sosial.

Si kepsek tersinggung gara-gara guru membahas seorang operator tak bisa isi data rapor siswa di laptop.

Guru itu lantar berujar bahwa penempatan operator itu kekeliruan si kepala sekolah.

Adapun inisiden ini terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seorang oknum kepala SD Inpres Tonda di Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, berinisial K dilaporkan ke polisi, Senin (19/2/2024).

Kepsek K dilaporkan atas dugaan menganiaya guru di sekolah tersebut bernama Rosdiana.

Baca juga: Bantah Guru Dante, Tamara Tyasmara Ngotot Anaknya Tak Takut Renang: Pulang dari Sekolah Pasti Pilek

Korban menderita luka memar di lutut dan lecet di pergelangan tangan.

"Iya, kasus dilaporkan oleh korban. Kasus penganiayaan sebagai terlapor oknum kasek," kata Kapolsek Madapangga Ipda Kader saat dikonfirmasi, Senin malam, dikutip dari Kompas.com via Tribun Bogor.

Kader menjelaskan, kejadian itu berawal saat Rosdiana bersama sejumlah guru lainnya tengah membahas salah seorang operator yang tidak bisa mengisi data rapor siswa di laptop.

Saat pembicaraan berlangsung, Rosdiana kemudian berujar bahwa itu semua karena  kekeliruan kepsek yang menempatkan operator dari Desa Rade, sementara SD Inpres Tonda memiliki operator sendiri.

Kepsek K yang kesal mendengar omongan tersebut lantas mengangkat kursi hingga mengenai lutut korban.

Selain itu, K juga membanting piring ke lantai hingga membuat pergelangan tangan korban lecet terkena pecahan kaca.

"Tersinggung lalu Kasek melempar korban dengan kursi," ujarnya.

Setelah meminta keterangan korban, lanjut dia, polisi akan memeriksa saksi-saksi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Zunaidin mengaku sudah mendengar kabar terkait adanya kasus tersebut.

Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pengawas untuk memastikan dan mencari tahu kronologi kejadiannya di lapangan.

"Lagi cari informasi lewat pengawas," singkat Zunaidin saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin.

Sementara itu kisah lainnya, para siswa SMP di Kabupaten Deli Serdang disuruh sekolah catat hasil pemungutan suara TPS tengah viral di media sosial.

Wali murid pun protes dan menilai tugas tersebut tidak masuk akal.

Adapun siswa yang disuruh ini merupakan siswa SMP Negeri 1 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang mulai kelas VII hingga IX.

Beberapa wali murid pun menyuarakan protesnya terkait tugas yang diberikan oleh pihak sekolah tersebut.

"Masak disuruh buat berapa hasil penghitungan suara dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten. Percis macam petugas KPPS dan saksi TPS mereka. Rekapitulasi itu kan sampai malam bahkan dini hari.

Udah nggak masuk akal ngasih tugas anak-anak SMP seperti ini," ujar Sidik salah satu orang tua murid Rabu, (14/2/2024), dikutip dari Tribun Sumsel.

Setiap peserta didik diberikan satu lembar kerja oleh pihak sekolah.

Lembar kerja itu ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis.

Tulisan paling atas kertas tertera daftar nama siswa, kelasnya, TPS dan alamat lengkap.

Tertulis dari kata pengantar tujuan dilakukannya tugas ini agar peserta didik dapat memahami makna demokrasi.

Baca juga: Bocah Tahan Tangis Dengar Ayah Meninggal saat Wisuda Sekolah, Guru Salut Puji Kekuatannya: Cepatkan

Selain itu peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan proses pemilu.

Dituliskan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.

Pemilu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas.

Menurut wali murid, jika tugas itu diberikan kepada siswa SMA masih dinilai masuk akal.

Hal ini lah yang menjadi pertanyaan untuk pihak sekolah.

Mengingat perhitungan suara di setiap TPS berlangsung panjang.

"Sekolah lain nggak ada kayak gini. Kalau tugas anak SMA mungkin masih nggak berat ini. Disuruh lagi minta tanda tangan KPPS. Jadi kalau subuh selesainya apa harus sampai subuh juga anak anak kita menunggu di TPS," kata Siddik.

Kepala SMP Negeri 1 Lubuk Pakam, Elfian Lubis yang dikonfirmasi membenarkan tugas kepada anak didiknya ini.

Disebut mulai dari kelas VII sampai IX diberikan tugas yang sama.

Ia mengakui kalau tugas ini hanya inisiatif dari sekolahnya saja.

"Bukan disuruh nungguin penghitungan tapi berapa hasil penghitungan. Kan bisa tanya sama petugas atau ketua KPPS nya saja. Kemarin sudah kita sampaikan nggak sampai habis diamati. Nggaklah ditunggu sampai sepanjang hari," ucap Elfian.

Baca juga: Di Balik Sarjiya Jadi Guru Besar UGM, Beribu Maaf untuk Adik Putus Sekolah, Ayah Ibu Tak Bisa Baca

Elfian mengaku kalau anak-anak ditugaskan untuk mengamati TPS terdekat.

Namun bukan berarti dari dibukanya TPS sampai ditutupnya TPS anak didik tidak bergerak dari lokasi.

Disebut anak-anak bisa melihat pada saat momen ada hasil penghitungan di plano.

"Bisa besok dilihat dan pagi. Kan ada ketua KPPS bisa ditanya. Bisa juga dihubungi dan minta tandatangannya biar ada bukti anak itu memang mantau pemilu di TPS. Tujuannya seperti yang ada di pengantar (lembar kerja).

Kalau bisa hasilnya dikumpulkan Jumat pagi atau sabtu. Ini tugas sekolah melalui Mata Pelajaran PKN," kata Elfian.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com