Realisasi Masih Minim, Investasi Bidang Pangan di Bojonegoro Perlu Digarap Lebih Serius

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Realisasi investasi di Kabupaten Bojonegoro pada bidang pangan masih minim.

Belum banyak investor berkaliber yang tertarik menanam modal untuk menggarap potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang potensinya besar di Kabupaten Bojonegoro.

Data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro mencatat, realisasi investasi bidang pangan di Kabupaten Bojonegoro pada 2022 hanya mencapai Rp 96 miliar.

Capaian itu terbilang kecil. Sebab, total realisasi investasi di Kabupaten Bojonegoro pada 2022 itu mencapai Rp 9,7 triliun.

Sedangkan pada 2023 yang total realisasi investasinya mencapai Rp 11,1 triliun, realisasi investasi bidang pangan juga hanya Rp 67 miliar. Artinya, realisasi investasi di bidang pangan pada 2023 mengalami penurunan dari pada 2022. Besar penurunan itu Rp 29 miliar.

Adapun, para investor yang menaman modal di bidang pangan di Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2022-2023 itu, seluruhnya merupakan investor dalam negeri atau domestik.

Untuk investor dari luar negeri atau mancanegara masih nihil alias tidak ada sama sekali.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, memang perlu ada “jurus khusus” agar investasi di bidang pangan di Kabupaten Bojonegoro lebih bergeliat.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, investasi di bidang pangan juga penting.

Baca juga: Realisasi Investasi di Kabupaten Bojonegoro Masih Didongkrak Industri Migas

“Pemkab perlu lebih serius mempromosikan potensi investasi pertanian kepada para calon investor. Investasi di bidang pertanian perlu digarap lebih serius,’’ ujarnya saat dihubungi Tribun Jatim Network, Rabu (21/2/2024).

Lasuri mengemukakan, memang tidak mudah menggaet investor agar berkenan menanam modal di bidang pangan di Kabupaten Bojonegoro.

Namun, upaya untuk itu tak boleh melempem sama sekali.

Melalui rapat atau sekadar audiensi, pihaknya telah mendorong dinas terkait agar investasi di bidang pangan lebih bergeliat.

“Namun, memang hasilnya (realisasi investasi di bidang pangan, red) masih kurang optimal. Masih biasa-biasa saja,” imbuh anggota Komisi DPRD Bojonegoro bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Terkait hasil masih biasa-biasa saja dimaksud, Lasuri mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan duduk bareng lagi dengan dinas terkait. Mencari jurus khusus atau formula agar investasi di bidang pangan persisnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Kabupaten Bojonegoro lebih bergeliat.

Dia meneruskan, sejauh ini realisasi investasi di Kabupaten Bojonegoro masih terus didominasi pada bidang migas.

Menurut dia, realisasi investasi di bidang dimaksud sesungguhnya tak perlu diomongkan, menjadi ukuran, apalagi menjadi semacam preseden baik.

“Investasi di Kabupaten Bojonegoro pada bidang migas sudah otomatis bergeliat. Tidak perlu dipromosikan lagi. Sebab, di situ sudah ada campur tangan pemerintah pusat,’’ tutur politisi asal Desa/Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ini.

Secara keseluruhan, kata Lasuri, iklim investasi di Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik. Namun, perlu untuk terus ditingkatkan. Terutama ihwal perizinan investasi, Pemkab Bojonegoro perlu lebih terbuka, cepat, dan mudah. Jangan sampai, perizinan investasi berlangsung berbelit-belit.

Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Bojonegoro ini meneruskan, beberapa instrumen utama yang bisa digunakan untuk merayu investor telah dimiliki Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro tak terlalu tinggi.

Namun, instrumen utama yang lain yakni akses, lanjut dia, Kabupaten Bojonegoro memang belum sepenuhnya ideal.

Kabupaten yang berjuluk Kota Ledre ini, kata Lasuri, secara geografis jauh dari kawasan metropolitan semacam Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto.

“Kita (Kabupaten Bojonegoro, red) perlu akses lebih baik, cepat, dan efisien ke kawasan metrpolitan itu. Agar, investor semakin melirik. Menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah penyangga industri kawasan metropolitan,’’ jelasnya.

Lebih lanjut, Lasuri mengatakan, terkait Pemilu 2024 berikut hasilnya itu tak akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Kabupaten Bojonegoro.

Perpolitikan baru akan memengaruhi iklim investasi di Bojonegoro pada November 2024 mendatang. Di mana waktu itu, ada momen Pilkada Bojonegoro.

“Pada saat Pilkada Bojonegoro itulah, iklim investasi mungkin akan terpengaruh politik. Kami (Komisi B DPRD Bojonegoro, red) berharap, bagaimanapun situasi Pilkada Bojonegoro dan siapa memenanginya, iklim investasi di Kabupaten Bojonegoro akan lebih baik lagi,” pungkasnya.