Dewan Sesalkan Anjloknya Investasi di Jember Selama 2024, Beberkan Sejumlah Faktor Penyebab

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- besaran investasi di Kabupaten Jember Jawa Timur pada 2023, hanya sebesar Rp 1,49 Triliun. 

Hal tersebut termaktub dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023.

Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, capaian invetasi tersebut berdasarkan penarikan data dari Online Single Submission (OSS) 2023. Kata dia, dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 967,75 Miliar.

"Dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 212 orang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2024)

Sementara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jember pada 2023. Kata dia, cuma Rp 530,35 Miliar dengan jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 1.197 orang.

"Sementara dokumen usaha atas permohonan pelaku usaha yang berinvestasi di Jember sebanyak 50.150 ijin usaha," kata Hendy.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, capaian tersebut menurun bila dibandingkan pada 2022.

Sebab di tahun tersebut laporan di Dinas PTSP Jember bahwa investasi di Bumi Pandalungan mencapai Rp 3,1 Triliun.

"Sementara pada 2023, hanya Rp 1,49 Triliun, sebenarnya ini sangat disayangkan. Tetapi penurunan invetasi itu banyak faktor yang mempengaruhi," tanggapnya.

Alfian menilai, beberapa faktor anjloknya nilai invetasi pada tahun ini, diantaranya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi serta stabilitas politik Pemilu 2024 di Jember kemarin.

"Kenapa tahun 2023 ini menurun, karena kan mendekati masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jember kemarin. Sehingga itu yang menjadi pengaruh," jlentrehnya.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak beresnya Revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2015. Kata dia, hal tersebut juga membuat investor ragu menanam modal di Kota Tembakau.

"Bagaimana investor mau yakin nanam modal di Jember?. Karena ketidak pastian regulasi soal tata ruang Jember, padahal di daerah lain sudah banyak yang rampung," ucap Alfian.

Alfian menjelaskan, Perda RTRW itu bagaikan kitab suci pemerintah, dalam menentukan zonasi pembangunan. Agar pemetaannya jelas dan terarah.