Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Jadi Tersangka KPK, Politisi PKB Jatim: Proses Hukum Harus Dihormati

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hikmah Bafaqih, Wakil Ketua DPW PKB Jatim memastikan sangat menghormati proses hukum yang kini tengah menimpa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor. Sebagai sesama warga negara, Hikmah mendoakan yang terbaik untuk Gus Muhdlor. 

Untuk diketahui, KPK menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. 

"Siapapun tentu harus menghormati proses hukum," kata Hikmah saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (16/4/2024). 

Hikmah enggan berkomentar mengenai kasus yang menjerat Gus Muhdlor di KPK tersebut. Namun, dia menyebut sudah selayaknya sebagai sesama warga negara saling mendoakan.

Baca juga: Reaksi Pj Gubernur Jatim Terkait Penetapan Tersangka Bupati Gus Muhdlor, Baru Tahu : Hormati Proses

"Semoga Gus Muhdlor menjalani ini dengan kesabaran," ungkap Hikmah yang merupakan anggota DPRD Jatim tersebut. 

Pada Pilkada Sidoarjo 2020 lalu, Gus Muhdlor yang berpasangan dengan Subandi sebagai wakil bupati diusung oleh PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Mengenai status keanggotaan Gus Muhdlor di PKB saat ini, Hikmah menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan penuh dari DPP.

"Itu sepenuhnya DPP PKB," ujar Hikmah. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo dilakukan melalui analisis dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka. 

Selain itu, juga dari hasil analisis alat bukti yang ditemukan.

“Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo,” ujar Ali Fikri 

Berdasarkan temuan tersebut serta dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik KPK, kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pertanggungjawaban itu terkait dugaan turut menikmati adanya aliran sejumlah uang.

Baca juga: Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Suara Soal Penetapan Tersangka KPK: Mohon Doa Kepada Masyarakat

Ali belum dapat menyampaikan secara spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran, dan sangkaan pasalnya. Hal itu baru akan dilakukan pada kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyatakan dirinya menghormati penuh semua proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Sidoarjo yang menyeret namanya dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. 

“Kami menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh KPK," kata Gus Muhdlor, panggilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdhor ditemui usai halal bihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (16/4/2024). 

“Kami juga mohon doa kepada masyarakat Sidoarjo. Termasuk terkait dengan langkah-langkah yang akan kami ambil bersama tim pengacara kami,” tambahnya. 

Muhdlor menyebut masih perlu melakukan detailing bersama tim pengacaranya terkait persoalan ini. Khususnya tentang penerapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. 

“Namun yang jelas, secara umum kami tetap menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPK,” tandasnya. 

Ditanya terkait rencana pra peradilan, Gus Muhdlor juga menyebut bahwa hal itu detailnya juga ada di tim pengacaranya. Dan hasilnya seperti apa, akan disampaikan ke media. 

“Yang jelas semua proses ini kami hormati. Dan ini negara hukum, sehingga ada beberapa langkah hukum yang mungkin bisa ditempuh. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa kami menghormati semua proses yang sedang berlangsung,” ujarnya.