Hari Buruh 2024 di Jatim Berjalan Kondusif, Kapolda Jatim Sudah Berkomunikasi dengan Elemen Serikat

"Setelah dilakukan koordinasi, untuk menjaga situasi kondusif, jangan sampai ada provokasi yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas," kata Dekananto, pada awak media. 

Baca juga: Hari Buruh 2024: 20 Ribu Buruh Bakal Kepung Kantor Gubernur Jatim, Frontage A Yani Jadi Titik Kumpul

Dekananto menambahkan, semula massa aksi diperkirakan yang datang ke Surabaya mencapai 20 ribu orang. 

Namun, setelah beberapa elemen buruh ada yang memutuskan menggelar aksi di masing-masing wilayahnya.

Ia memperkirakan, pelaksanaan Mayday 2024 ini, jumlah massa buruh yang datang diperkirakan hanya 2.000-an orang dari berbagai perwakilan elemen buruh. 

"Oleh karena itu, kita mengantisipasi agar massa aksi yang datang ke Surabaya, tidak terlalu banyak," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidaya melansir hasil audiensi bersama Pemprov Jatim, dalam Aksi May Day 2024, di Gedung Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, yang berakhir pada Rabu (1/5/2024) sore. 

1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Allansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat (Tolak Omnibuslaw UU no. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018, menolak kenalkan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10 persen, penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM.

3) Untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili oleh Jamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM, Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur

4) Pemerintah Provinsi Jatim untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).

5) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari Jamkes Watch-GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit. 

6) Dinas Pendidikan Dispendik) Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5 persen. 

7) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya.

8) Bahwa terkait usulan Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur, akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

9) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri.