Ancaman Sanksi Bagi ASN Lumajang yang Bikin Postingan Bernuansa Politik di Media Sosial

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG- Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni kembali mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) senantiasa menjaga netralitas jelang Pilkada Lumajang 2024. Indah menyoroti agar ASN tetap santun ketika bermedia sosial.

Indah menegaskan tak segan memberi sanksi apabila ada ASN yang terbukti membuat postingan foto dan artikel yang memuat unsur politis.

"Ketika berfoto atau bermedia sosial, haruslah dilakukan dengan hati-hati dan tanpa menyiratkan simbol politisasi. Marilah kita bersama-sama menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan undang-undang," ujar Indah ketika dikonfirmasi, Kamis (16/5/2024).

Menurut Indah, aturan netralitas bagi seluruh ASN Pemkab Lumajang wajib dipatuhi jika masih ingin karir sebagai abdi negara tetap berlangsung.

Baca juga: Banyak ASN Pemkab Jember Ajukan Gugatan Cerai, Wakil Bupati: Begitu Kaya Banyak Tingkah

Baca juga: Mantan PPK Pelanggar Kode Etik saat Pemilu Tak Lagi Dipilih untuk Pilkada Banyuwangi 2024

"Pegawai ASN, PTT, dan GTT memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan netralitas ini. Aturan harus ditegakkan dan siapapun yang melanggar harus disanksi. Saya meminta agar hal ini ditegakkan di semua instansi," tandas wanita yang akrab disapa Yuyun itu.

Kata Indah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN, ASN memiliki dua tugas utama. 

Yakni memberikan pelayanan publik dengan baik dan menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk konkrit dari pemersatu ini adalah menjaga netralitas, terutama dalam masa Pilkada.

"Penting sekali menjaga perilaku yang netral dalam setiap tindakan, bahkan dalam hal sekecil apapun," tutupnya.

Baca juga: Sejumlah PPK Berulah saat Acara Pelantikan, KPU Kabupaten Pasuruan: Disiplin Waktu Itu Penting