Mantan Napi Korupsi Ramaikan Bursa Pilkada Jember 2024, Daftar Calon Bupati Lewat PPP, Janjikan Ini

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Achmad Sudiyono, Mantan Narapidana (Napi) Kasus Korupsi daftar bakal Calon Bupati (Cabup) di PPP untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Jember ini menyerahkan formulir pendaftaran bakal Calon Bupati itu, kepada Sekretaris DPC PPP Jember Yazid Merdeka, Minggu (19/5/2024) .

Sebatas informasi, Achmad Sudiyono sebelumnya pernah terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus pengadaan buku. Ketika menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jember 2010 silam.

Sudiyono divonis bersalah oleh hakim dalam perkara korupsi dan dia baru bebas menjalani hukumannya pada 19 Januari 2019. 

Achmad Sudiyono mengatakan, jika diberi rekom oleh partai berlambang Ka'bah di Pilkada 2024. Ia mengaku akan memberi perhatian serius untuk Pondok Pesantren (Ponpes), untuk wujudkan Jember Religius.

"Karena pengajar di Ponpes yang mampu mendidik anak agar berakhlak, dengan ilmu fiqih dan semacamnya sebagai bekal di dunia ini," ujarnya.

Baca juga: Daftar 56 Caleg Mantan Napi Korupsi yang Maju di Pemilu 2024, Lengkap Partai, Dapil hingga No Urut

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) harus hadir untuk ditengah pesantren. Sehingga akses menuju lembaga pendidikan agama itu harus diutamakan.

"Termasuk pengembangan talenta dan ketrampilan ataupun biaya pendidikan yang ada di sana," kata Sudiyono.

Sudiyono mengakui memang para pengasuh Ponpes tidak akan pernah menuntut apapun kepada negara. Tetapi pemerintah harus sadar diri.

"Pemerintah harus melek dan melihat bahwa mencetak generasi muda yang berakhlak itu tidak mudah. Bahkan pemerintah pun tidak akan mampu, dengan berapapun biaya yang dikeluarkan," jelasnya.

Namun, kata dia, para ulama dan kiai dengan barokah ilmu yang dimilik. Mereka mampu merevolusi mental santrinya  menjadi anak sholeh.

"Maka siapapun bupatinya, jangan sampai tidak memperhatikan pesantren," kata Sudiyono.

Baca juga: Terima Abah Anton Daftar Wali Kota Malang, PKB Singgung Kasus Korupsi: Jangan Seperti Masa Lalu

Mengingat, kata Sudiyono, Pemkab Jember telah membuat program bantuan untuk pesantren sejak 2005-2015, saat masih Bupati MZ.A Djalal.

"Kalau ada yang memutus dan tidak melanjutkan itu perlu dipertanyakan, ada apa dengan pesantren. Karena cantolan hukumnya ada,  kok tiba tiba berhenti," ungkapnya.