Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Keponakan Prabowo Subianto Masuk Bursa Calon Menteri Keuangan, Disebut Sosok yang Diperhitungkan

Ekonom senior Dradjad Wibowo menyebut kama keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono diperhitungkan menjadi Menteri Keuangan

Editor: Torik Aqua
Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno via Kompas.com
Thomas Djiwandono, bendahara umum Partai Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto 

TRIBUNJATIM.COM - Nama keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono diisukan masuk dalam bursa calon Menteri Keuangan.

Menurut Ekonom senior Dradjad Wibowo, sosok Thomas Djiwandono dinilai patut diperhitungkan.

Pria yang akrab disapa Tommy itu punya pengalaman mengelola keuangan Partai Gerindra.

Dradjad menambahkan, Tommy juga berpengalaman saat menjadi bendahara kampanye Prabowo-Hatta.

Baca juga: Jawaban Keponakan Prabowo Foto bareng Kaesang Maju Pilkada, Kini MA Disoroti soal Utak Atik Aturan

 

“Saya kenal mas Tommy sejak 2014. Saat itu dia menjadi Bendahara Umum Gerindra sekaligus bendum kampanye Prabowo-Hatta,” kata dia Senin (3/6/2024).

Dradjad ketika itu masih menjabat Wakil Ketua Umum PAN yang ditugasi menyusun Visi Misi dan Program Prabowo-Hatta.

Selain itu, secara profesional dia mengenal Tommy sebagai pimpinan korporasi yang prudent.

Grup perusahaannya bahkan berkomitmen berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan.

Rekam jejak mas Tommy selama ini bagus.

Apalagi, Prabowo dan keluarga besar Djojohadikusumo tidak pernah berhenti mempercayainya memegang keuangan, baik di grup perusahaan, parpol maupun tim kampanye.

“Kalau ayahnya, Prof Soedrajad Djiwandono, Drad sudah lama kenal. Salah satu profesor ekonomi senior yang saya hormati,” papar Dradjad.

Dalam istilah Jawa, Tommy sudah memenuhi dari sisi bibit bobot dan bebet.

Karena itu sangat wajar jika dia diberi tugas dan peranan sentral dalam Gugus Tugas Sinkronisasi.

“Seperti selama ini yang dia lakukan, saya rasa mas Tommy langsung membedah “buku” di semua butirnya. Kalau dulu buku korporasi dan parpol, sekarang buku keuangan negara,” tukasnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved