Demo Puluhan Mahasiswa IMM di Gedung DPRD Jember Ricuh, Saling Dorong hingga Polisi Pukul Pendemo

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember berakhir ricuh, Senin (10/6/2024).

Terjadi aksi dorong pendemo dengan polisi ketika mahasiswa hendak masuk di Gedung DPRD Jember, untuk menemui Bupati Jember Hendy Siswanto yang sedang paripurna.

Pantauan di lapangan, polisi pun mendorong puluhan mahasiswa yang melakukan aksi. Bahkan sebagian dari aparat itu memukul para pengunjuk rasa menggunakan pentungan khusus.

Akibat pukul itu, membuat demostran mundur hingga di depan pintu gerbang depan DPRD Jember. Terdengar mahasiswa yang terkena pentungan itu, teriak untuk meluapkan protes terhadap aparat kepolisian.

Baca juga: Panik Ketahuan Curi Dua Karung Gabah, Pria di Jember Terjatuh dari Motor hingga Bersimbah Darah

Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Jember Dwi Nauval Zakaria mengaku, anggotanya mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian saat aksi memberikan rapot merah program kerja Bupati Hendy Siswanto.

"Kader-kader kami dipentungi (dipukul dengan tongkat). Padahal kami tidak melakukan represifitas apapun. Tapi kami dihajar oleh kepolisian, ini sangat disayangkan," ujarnya.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) penganan yang dilakukan polisi perlu dievaluasi. Agar hal serupa tidak dialami oleh para demostran lain dikemudian hari.

"Ini perlu kami sampaikan agar jadi evaluasi bagi kepolisian. Kami akan terus menyatakan kebenaran karena kami anti pada kebatilan," kata Nauval.

Nauval mengemukakan, kejadian itu terjadi ketika massa hendak masuk. Karena Bupati Jember Hendy Siswanto tidak mau menemui demonstran.

"Padahal kami berharap Bupati bisa menemui kami, karena banyak kader-kader kami dari mahasiswa tidak mampu. Itu tidak dapat beasiswa, padahal mereka dari kalangan tidak mampu," katanya.

Nauval mengatakan, aksi ini untuk memberi raport merah terhadap Bupati Hendy selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Jember. Hal itu dibuktikan masih tingginya angka stunting.

"Pendistribusian pupuk subsidi yang belum maksimal. Padahal alokasinya dua kali lipat, tetapi sampai sekarang baru terserap 30 persen," Imbuhnya.

Baca juga: Terungkap Misteri 20 Bangkai Kambing Etawa di Tepi Sungai Gumitir Jember, Gagal Dijual untuk Kurban

Selain itu, kata dia, maraknya nepotisme di Pemkab Jember. Sebab banyak anggota keluarga Bupati Hendy menduduki jabatan strategis birokrasi.

"Selain itu  tujuh program Bupati juga minim realitas, ini sangat mengecewakan kami terutama mahasiswa, petani, nelayan dan buruh," tambah Nauval lagi.

Disamping itu, Nauval menegaskan bahwa keberadaan Anggota DPRD Jember juga minim kontrol terhadap kerja Pemkab. Khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tidak maksimal mengawal anggaran dan program kerja yang dilakukan eksekutif. Nyatanya banyak dugaan korupsi di Kabupaten Jember, salah satunya anggaran pembangun pabrik pupuk," urainya.

Menanggapi hal itu, Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono membantah adanya pemukulan terhadap mahasiswa. Kata dia, hal itu hanya aksi dorong saja.

"Saya rasa itu hal yang wajar lah, karena kami juga harus mengamankan unjuk rasa ini agar berjalan kondusif. Dan tadi adik-adik mu maksa masuk, tetapi kami bertahan saja," tanggapnya.

Ketika aksi saling dorong itu nyaris keos, kata Istono, para pengunjuk rasa masih bisa diajak negosiasi, sehingga tidak sampai terjadi kericuhan berkepanjangan.

"Sempat tadi baret (anggota) diambil oleh adik-adik tetapi setelah itu dikembalikan, atas perintah korlapnya. Tidak ada yang terluka, baik mahasiswa ataupun anggota polisi,"  paparnya.

Sementara , Asisten Pemkab Jember Bidang Admistrasi Umum Harry Agustriono mengatakan, Bupati Hendy tidak bisa menemui massa karena bersamaan dengan sidang paripurna di dalam Gedung DPRD.

"Akhirnya kami yang diminta, untuk menemui mahasiswa. Ini bukan berarti Bupati menyepelekan meraka, tetapi karena kami bagian dari Pemkab, jadi bupati menghadiri undangan paripurna," dalihnya.

Agus mengaku seluruh tuntutan dari keder IMM Jember tersebut, akan diserahkan kepada Bupati Hendy. Sebab aspirasi mereka harus tetap diperhatikan.

"Karena itu adalah aspirasi dan hak mereka sebagai masyarakat untuk memberikan masukan kepada bapak bupati," paparnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Haim mengatakan raport merah dari kader IMM ini, akan dipelajari. Sebab itu adalah penilaian mereka terhadap kerja Pemkab.

"Kebetulan kami yang juga petinggi partai, akan mempertimbangkan itu. Tentunya kalau ini raport merah berarti kan menandakan tidak bisa naik kelas, apakah layak tidak untuk tahun depan," timpalnya.

Halim juga menilai, terjadinya aksi dorong antara polisi dengan mahasiswa sore tadi itu hanya masalah mis-komunikasi saja di lapangan.

"Jadi kami tanggapi secara baiklah, tidak usah berlebihan. Kalau kami beranggapan, itu cuma ada mis," ucapnya.