Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilkada Surabaya 2024

Saleh Mukadar Minta PDIP Tak Calonkan Eri Cahyadi, Padahal Dulu Relawan, Berikut 7 Alasannya

Politisi senior PDI Perjuangan Saleh Mukadar meminta DPP untuk tak merekomendasikan Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya.

Kolase Tribun Jatim
Politisi senior PDI P Saleh Mukadar saat bersama Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya 2020 silam. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Politisi senior PDI Perjuangan Saleh Mukadar meminta DPP untuk tak merekomendasikan Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya.

Lewat surat, Ketua Banteng Lawas Suroboyo ini menyampaikan 7 alasan agar DPP tak merekomendasikan Wali Kota petahana ini.

Melalui surat bertanggal 9 Juni 2024 yang ditujukan kepada DPP PDI P, DPD PDI P Jatim, dan DPC PDI P Surabaya, Saleh merinci masing-masing alasan tersebut.

Mantan relawan Eri di Pilkada Surabaya 2020 lalu ini menyebut ada sejumlah janji dalam kampanye yang tak direalisasikan selama kepemimpinan di Surabaya.

"Di Pilkada sebelumnya, kami masuk sebagai pendukung utama. Namun setelah terpilih, kami kecewa berat karena ada beberapa janji kepada partai maupun rakyat Surabaya yang tak ditepati," kata Saleh dikonfirmasi di Surabaya, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Usung Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya 2024, PKB segera Panaskan Mesin Pemenangan

Di antara yang menjadi alasan pihaknya adalah penurunan kursi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya berdasarkan hasil pemilu 2024, rekrutmen Outsourcing dengan penghasilan di bawah UMR, hingga penuntasan masalah polemik tanah surat ijo yang urung dilakukan.

"Kalau yang kemarin saja belum dilakukan, mau janji apa lagi nanti?," katanya.

Karenanya, ia berharap PDI P sebagai partai yang menaungi Eri tak merekomendasikan Calon Wali Kota untuk Pilkada 2024.

"Saat ini keputusan (DPP) belum diberikan, kami bersuara agar ini bisa menjadi pertimbangan," kata mantan Ketua DPC PDI P Surabaya periode 2005-2010 ini.

Menurutnya, pandemi Covid-19 hingga pemotongan masa pemerintahan dari lima tahun menjadi tiga tahun tak bisa menjadi alasan tersendatnya program Pemkot. Terutama, terkait program yang secara langsung menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Seharusnya, ada progres. Misalnya soal gaji outsourcing, di pemerintahan Bambang DH maupun Risma (Tri Rismaharini, Wali Kota sebelumnya), belum pernah mendapatkan gaji di bawah UMR," kata mantan Anggota DPRD Jatim ini.

Hal ini ia suarakan setelah mendengar masukan dari berbagai elemen. "Saya bersuara bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan banyak orang. Sebab, waktu itu (kampanye) saya kan di depan (juru kampanye)," katanya.

Lebih lanjut, Saleh menilai masih ada sejumlah kader PDI P lain yang bisa diusung sebagai Calon Wali Kota.

Dia menyebut Armuji (Wakil Wali Kota saat ini), Adi Sutarwijono (Ketua DPC PDI P Surabaya/Ketua DPRD Surabaya), Baktiono (Anggota DPRD Surabaya), Agatha Retnosari (Anggota DPRD Jatim), hingga Fuad Bernardi (Anggota DPRD Jatim terpilih/putra Menteri Sosial Tri Rismaharini).

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved