Klarifikasi SMP Swasta yang Tolak Iuran Rp 140 Juta ke RW, Merasa Tak Adil dan Siapkan Jalur Hukum

TRIBUNJATIM.COM - Inilah klarifikasi  pihak SMP Swasta di Surabaya yang viral tolak iuran ke RW Rp 140 juta hingga akses jalan ditutup warga.

Diberitakan sebelumnya, perseteruan terjadi antara SMP Swasta dan pihak RW di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ikut turun tangan menangani masalah ini.

Diketahui, pihak sekolah merasa keberatan untuk membayar iuran penggunaan jalan yang masing-masing sebanyak Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan sekolah.

Mereka mengatakan, uang dengan total Rp 140 juta itu terlalu besar untuk digunakan membayar iuran penggunaan jalan.

Awalnya, SMP swasta tersebut dikenakan iuran sebesar Rp 25 juta.

Namun, jumlah tersebut naik menjadi Rp 32 juta.

"Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, Rabu (31/7/2024).

Pihak RW menyebut, kenaikan iuran tersebut digunakan untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Pasalnya, total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai tenaga sekuriti.

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak.

Baca juga: Warga Tutup Akses Jalan ke SMP Swasta yang Tolak Iuran Rp 140 Juta ke RW, Sebut untuk Bayar Satpam

Menurut dia, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," ungkapnya, melansir dari Kompas.com.

Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

"Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak," ujarnya.

Klarifikasi Pihak Sekolah

Mengenai alasan penolakan pembayaran iuran itu, Kepala Bagian (Kabag) Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihaknya secara tiba-tiba mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut.

Pihaknya kemudian mempertanyakan kenaikan iuran itu. Namun, karena dianggap terlalu tinggi, mereka menolak untuk membayar lantaran merasa dipaksa.

"Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka, kan kalau seperti ini tidak adil," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Selain itu, Christin mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan antara sekolah dengan jalan raya.

Untungnya, hal tersebut tidak jadi dilakukan setelah mediasi antara kedua belah pihak.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," tambahnya.

Baca juga: Deret Fakta Warga Tutup Akses Jalan SMP Swasta, RW Naikkan Iuran Jadi 140 Juta, Sekolah Keberatan

Oleh karena itu, pihaknya berhadap agar para RW bisa membahas permasalahan tersebut dengan Petra untuk mencari jalan tengahnya.

Adapun, ia mengatakan bahwa pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," tegasnya.

Sementara itu dalam video di Youtube Armudji, warga menyebut SMP Petra enggan membayar iuran ini.

"Mewakili RW 4 mengatakan mengenai iuran penjagaan. Ada 4 iuran keamanan dari (RW) 04, (RW) 05 dan (RW) 07 dan Petra."

"Semua masuk uang ke bendahara keamanan untuk membiayai satpam di sini."

"Selama 5 tahun tidak naik, makanya dinaikkan."

"Awalnya Rp 32 juta per bulan kali 4 untuk bayar satpam di sini. Ada kantor, tempat usaha (Rp 200 ribu). Petra mengantarkan anak itu buat macet ditambah Petra ga mau bayar," kata warga.

Mereka juga menyebut, bahwa iuran keamanan itu tidak pernah naik dan itu adalah kenaikan yang wajar.

"Nggak ada. Di mana sekolah ini berdiri? Di mana? Kamu yang gila. Kamu nggak ada di sini saya sudah ada di sini. Kamu yang ke mana saja?" ujar warga dengan nada tinggi.

Sebaliknya, Petra mengaku sempat mendapatkan intimidasi.

Perwakilan Petra menyatakan selama ini pihaknya mendapatkan intimidasi, salah satunya dengan penutupan jalan.

Soal jalan itu menurutnya sudah ada solusi tapi tidak dijalankan.

"Selama ini bertahun-tahun menerima intimidasi jalan ditutup dan sudah terjadi."

"Waktu di dewan sudah clear, jalan bersama dikelola Dishub dan sudah dibuatkan rekayasa. Kalau ada kegiatan, kemacetan pasti ada," jawab perwakilan dari Petra, melansir dari Surya.co.id.

Baca juga: Wakil Wali Kota Beber Alasan Warga Tutup Jalan SMP Swasta Tolak Iuran Rp 104 Juta: Itu Jalan Umum

Sementara terkait uang iuran keamanan, pihaknya menganggap bahwa pertanggungjawaban atas uang iuran keamanan itu tidak jelas.

Karena itulah mereka enggan membayar apa yang diminta warga.

Apalagi Petra menemukan adanya dugaan penyalahgunaan uang iuran keamanan tersebut.

"Kami tidak percaya dengan perhitungannya, karena pertanggungjawabannya tidak jelas. Setelah kami tanya juga nggak dibayarkan, malah dibuat beli rokok," kata perwakilan Petra.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com