Minta Pemerintah Fokus Program Urgen, ini Usulan Ketua Banggar DPR Soal Kebijakan Fiskal 2025

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mencermati usulan pemerintah ke DPR RI soal asumsi ekonomi makro hingga kebijakan fiskal pada 2025 nanti.

Untuk itu, dia mengusulkan 4 hal ini jadi prioritas fiskal pada 2025 mendatang.

Dalam penjelasannya, dia mengurai bahwa pihaknya telah mengamati Pidato Presiden Joko Widodo yang menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2025 kepada DPR RI.

Dalam pidato itu, Pemerintah mengusulkan asumsi ekonomi makro; target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 7,1 persen, nilai tukar rupiah Rp. 16.100 /USD, harga minyak mentah Indonesia 82 USD/barel, lifting minyak bumi 6000 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel setara minyak/hari.

"Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen. Sebab itu angka moderat, dan menjadi modal kita tahap setahap mengembalikan angka pertumbuhan tinggi seperti masa lalu, kita pernah tumbuh 6-7 persen, seperti yang diharapkan Presiden (terpilih) Prabowo Subianto. Namun sejak krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi kita tertahan di 5 persenan hingga kini," paparnya, Jumat (16/8/2024).

Baca juga: Pengakuan Ketua Banggar DPR Said Abdullah Soal Revisi UU MD3: Dulu Saya yang Mengusulkan, Just It

Pria yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini juga memperkirakan, The Fed akan menurunkan suku bunga, sehingga nilai tukar (kurs) rupiah bisa dipatok lebih rendah. 

"Saya berharap bauran kebijakan pembayaran valas juga bisa lebih beragam, sehingga ketergantungan terhadap USD bisa kita kurangi. Dengan demikian kurs bisa lebih rendah di level Rp. 15.900- 16.000/USD. Demikian halnya dengan suku bunga SBN bisa kita dorong lebih rendah, sebab kita sudah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di ASEAN. Idealnya suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen" tuturnya.

Dari sisi kebijakan fiskal, ke depan hendaknya pemerintah lebih fokus pada program program yang lebih urgen ditengah kondisi fiskal yang terbatas.

Dijelaskan, beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu di topang oleh kebijakan fiskal tahun depan, seperti;

1.      Program kemandirian pangan. 

Sejak 2014 sampai 2023 jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras.

Kalau dihitung, 2019-2023 nilai impor beras nasional mencapai 1,95 miliar USD. Impor gula juga tidak kalah fantastis. Tahun lalu saja impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai 2,88 miliar USD. Komoditas lainnya seperti kedelai, susu, jagung, daging sapi, sayuran, buah semuanya impor. 

Pada tahun 2023 lalu, ekspor hasil pertanian kita 6,5 miliar USD, sedangkan nilai impornya mencapai 11,59 miliar USD, sehingga defisit impor hasil pertanian mencapai 5,0 miliar USD.

"Kita perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus, yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras, sebab kita memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam; umbi, sagu, dan sorgum. Program teknologi pangan harus mendorong tumbuhnya industrial farming, optimalisasi lahan tidak produktif, serta meningkatkan hasil laut sebagai kekayaan pangan masa depan yang lebih sehat," katanya.

2.      Program kemandirian energi