'Pulangkan Jokowi', Warga Solo Teriakkan Permintaan Tegas di Depan Balai Kota, Bakar Boneka Pocong

TRIBUNJATIM.COM - Teriakan 'Pulangkan Jokowi' berkumandang di Kota Solo Jawa Tengah setelah berbagai aksi di berbagai kota di Indonesia dilakukan.

Demonstran di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), mulai merangsak masuk dan terjadi saling dorong dengan polisi.

Massa mulai memanas setelah membakar boneka 'Pocong Jokowi' dan bernegosiasi dengan kepolisian, di area depan Balai Kota Solo, pada Kamis (22/8/2024).

"Teman-teman sudah sepakat untuk masuk ke dalam untuk pernyataan sikap saja," kata Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita, di hadapan peserta aksi.

"Kita tahu balai kota adalah fasilitas publik. Hari ini kita datang baik-baik, kita sudah minta izin, tapi kenapa kita tidak diperbolehkan menginjak rumput di balai kota," lanjut dia.

Pantauan Kompas.com seperti dikutip TribunJatim.com, Jumat (23/8/2024), pendemo berusaha masuk lewat pintu masuk Balai Kota, sambil membuat pagar betis, sekitar pukul 17.00 WIB.

Namun, masuknya pedemo sempat dihadang oleh kepolisian yang berada di depan pintu masuk halaman Balai Kota.

Aksi saling dorong terjadi antara kepolisian. Di sisi lain, di area halaman Balai Kota Solo, personel gabungan kepolisian mulai bersiaga. 

"Revolusi, revolusi, revolusi, revolusi, pulang Jokowi, pulang Jokowi, pulang Jokowi," teriak pendemo.

Personal gabungan seperti dalmas dan tim pengurai massa (Raimas), serta Tim Tindak, telah bersiap dengan tameng dan K9. 

"Awas, awas penyusup, awas penyusup," gaung pedemo. 

Baca juga: Terkuak Si Tukang Kayu yang Disinggung Jokowi? Muncul di Tengah Kisruh Kepemimpinan Partai Golkar

Selang beberapa menit, masa berhasil masuk ke area halaman Balai Kota Solo setelah beradu argumen dengan kepolisian.

Koordinator Pusat (Korpus) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya, Rozhin Afianto mengatakan, hal ini bentuk menyikapi kondisi demokrasi dan republik saat ini.

"Menolak dengan tegas dan keras, atas revisi undang-undang yang telah disahkan secara mendadak dan telah menciderai konstitusi," tegas Rozhin Afianto.

Mereka juga menuntut DPR RI untuk membatalkan rancangan undang-undang yang sudah disepakati oleh badan legislasi DPR RI.