Daftar Lengkap Pasangan Calon di Pilgub Jatim 2024, 3 Srikandi Berebut Kursi Gubernur

Tri Rismaharini memulai masa jabatannya dengan menata Kota Surabaya dari yang sebelumnya buruk penataannya. 

Tri Rismaharini melanjutkan tugas sejak dilantiknya menjadi Wali Kota 2010. 

Pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini dari DKP sampai menjadi Wali Kota, kota Surabaya menjadi lebih asri, lebih hijau, lebih segar dan tertata dengan baik dibandingkan kota Surabaya sebelumnya.

Namun, pada 14 Juni 2013 di tengah masa jabatannya Bambang D. H. mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2013. 

Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Whisnu Sakti Buana yang merupakan seorang putra politisi senior PDIP atau Wakil ketua MPR RI periode 1999 sampai 2004. 

Soetjipto Soedjono yang terpilih secara aklamasi sebagai wakil Wali Kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada 24 Januari 2014.

Tahun 2015 pada pemilihan kepala daerah serentak pasangan Risma dan Whisnu diusung oleh PDIP dan kembali terpilih menjadi Wali Kota Surabaya dengan kemenangan mutlak sebesar 86,34 persen suara atau 893.087 suara dari jumlah keseluruhan. 

Pada 17 Februari 2016, Risma dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali ota Surabaya bakti tahun 2016 sampai 2021 di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 Bupati atau Wali Kota hasil Pilkada Serentak tahun 2016 di Jawa Timur.

Setelah selesai menjabat Wali Kota Surabaya dua periode, Risma dilantik sebagai Menteri Sosial pada periode 2020 hingga sekarang.

Berikut riwayat jabatan Risma:

- Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (1997)

- Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya (2001)

- Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2001)

- Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002)

- Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005)

- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2005)

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008)

- Wali Kota Surabaya (2010-2015; 2016-2011)

- Presiden United Cities and Local Governments Asia-Pacific (2018)

- Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (2019-Sekarang)

- Menteri Sosial (23 Desember 2020-sekarang) 

Baca juga: Niat Risma Maju di Pilgub Jatim 2024 Terkuak usai Ziarah ke Makam Gubernur Suryo Magetan

Luluk Nur Hamidah

Sementara itu, pesaing lain Khofifah dan Risma di Pilkada Jatim 2024 adalah Luluk Nur Hamidah.

Luluk merupakan anggota DPR RI Fraksi PKB yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV.

Di PKB, Luluk Nur Hamidah pernah menjadi Sekjend DPP Perempuan Bangsa. 

Luluk Nur Hamidah juga tercaat aktif di PMII, KNPI, Fatayat NU hingga KPPI.

Perempuan yang lahir di Jombang 25 Juni 1971 itu juga dikenal dewan yang vokal. 

Mengutip situs resmi DPR RI, Luluk Nur Hamidah lahir di Jombang, 25 Juni 1971.

Ia menempuh pendidikan dasar di MI Darul Ma'arif, dilanjutkan pendidikan menengah ke MTSn Darul Ulum dan MAN Darul Ulum.

Setelah lulus SMA, Luluk Nur Hamidah berangkat ke Malang untuk berkuliah di IAIN Sunan Ampel Malang.

Ia melanjutkan program S2 Ilmu Sosiologi di Universitas Indonesia.

Ia juga mengejar S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura jurusan Publik Administrasi.

Sebelum bergabung dengan PKB, Luluk Nur Hamidah aktif di berbagai organisasi.

Ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1997 - 2000.

Ia juga pernah menjadi wakil ketua sekretaris jenderal PP RMI-PBNU pada 2005-2010.

Selain berorganisasi, Luluk Nur Hamidah juga menunjukkan minatnya pada pendidikan dengan menjadi seorang dosen.

Tercacat ia pernah menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Nasional 1946.

Kemudian pada 2009 hingga 2019, Luluk Nur Hamidah menjadi staf ahli fraksi PKB di MPR RI.

Kata Pengamat

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai sosok yang akan dihadirkan poros baru penantang Khofifah Indarparawansa sebagai sang petahana untuk Pilgub Jawa Timur mesti kuat dari sisi rekam jejak.

"Ini agar mampu menjadi lawan sepadan bagi Khofifah," kata Agung kepada Tribunnews, Kamis (23/5/2024).

Agung memahami walaupun Khofifah diunggulkan karena status inkumben dan didukung banyak parpol, itu bukanlah sesuatu yang permanen.

"Karena tetap dibutuhkan kerja-kerja politik yang konsisten agar kemenangan sementara tadi bisa terkonversi saat pemilihan 27 November 2024," kata dia.

Agung juga melihat Pilkada serentak tahun ini adalah uji magnet figur baik dari sisi cagub maupun cawagub.

"Maka perlu dipastikan bahwa bila cagub dari PKB maka sebaiknya cawagub dari kalangan nasionalis agar mampu melawan Khofifah-Emil," tambah Agung.

Karena bila tidak, dikatakan Agung, maka kemungkinan untuk memperluas ceruk pemilih justru semakin kecil. 

"Termasuk soal representasi demografi mulai suku, agama, ras, dan jenis kelamin di sisi wagub tak kalah pentingnya," kata dia.

Sehingga peran partai di fase ini, Agung mengatakan, sebatas "kendaraan politik" demi memenuhi pilkada threshold agar tiket bertanding diperoleh. 

"Pengaruh partai ke kandidat yang berkompetisi, secara langsung mengemuka di fase prakampanye, kecuali memang kandidat mempersiapkan "logistik tempur" agar partai bergerak mengaktivasi mesin-mesin politiknya," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com