Memahami Suara Madura dan Kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024

Oleh: Surokim As.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Madura adalah kunci. Demikian pendapat yang kerapkali di sampaikan para akademisi, peneliti, dan ahli politik dalam membaca dan memahami peta politik di Jawa Timur.

Bahkan wilayah ini -- sudah tidak menjadi rahasia publik -- kerapkali menjadi wilayah politik kategori merah yang mendapat atensi dan selalu menyimpan masalah dalam setiap penyelenggaraan pemilu.  

Seringkali fenomena ini menjadi satir politik dan guyonan tak kunjung henti di kalangan akademisi dan aktivis di negeri ini. Menurut mereka jika ingin melihat pilkada di Republik ini berlangsung baik dan bersih maka mulailah dari Madura. Dalam bahasa yang lebih halus mereka ingin mengatakan bahwa perbaikan pemilu bisa di mulai dari Madura.

Tentu saja banyak cerita menarik yang bisa kita simak dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus pemilu di Madura. Bagaimana modus dan seluk beluk operandi dan permainan mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara di wilayah ini.

Munculnya fenomena rekayasa suara dan vote buyer secara kasat mata bisa kita cermati  dilakukan berbagai pihak  dari pemilu ke pemilu hingga menjadi habit dan tradisi di kawasan ini.

Dari proses peradilan di MK, kita akhirnya bisa memahami bagaimana bentuk kecurangan dalam pemilu bisa dilakukan. Termasuk bagaimana menyiasasi regulasi dan pengawasan.

Tidak aneh jika kemudian muncul temuan dan banyak pelanggaran dalam pemilu di wilayah ini yang dapat dimasukkan dalam kategori TSM (terstuktur, sistemik, dan masif).

Dalam catatan penulis -- dengan mengacu pada proses pengungkapan bukti di peradilan MK  -- bisa diungkap berbagai bentuk pelanggaran termasuk bagaimana jaringan dan praktik para aktor dalam vote buying suara pemilu di Madura.

Potensi permainan itu bisa terjadi mulai dari TPS hingga penghitungan suara di penyelenggara yang bisa jadi melibatkan banyak pihak dalam sirkuit vote buying tak bertepi. 

Situasi ini bisa jadi muncul karena pemilu dianggap sebagai berkah lahan rezeki bagi pihak pihak terkait. Pemilu selalu bisa dijadikan komodifikasi dan komoditas bagi para pihak dengan logika fundamentalisme pasar dan sirkuit money politics. 

Namun, anehnya fenomena malapraktik pemilu ini tidak terjadi di level pemilu desa. Dalam pengamatan penulis pemilu desa di Madura ternyata bisa berlangsung luber, bersih dan jujur. Kok bisa ya? Hal ini terjadi karena masyarakat pemilih memiliki kepentingan langsung dengan pemilu desa dan melakukan pengawasan langsung.

Kita bisa merasakan dan melihat bahwa kontes pilkades di Madura sebagai pemilu yang demokratis. Berbalikan dengan hal tersebut pilkada, pileg, dan pilpres -- yang tidak memiliki kaitan kepentingan langsung dan dianggap tidak penting -- menjadi arena sirkuit vote buying.

Tentu masih banyak cerita cerita menarik yang bisa kita jadikan bahan refleksi, pengetahuan, dan literasi politik. Geopolitik kawasan yang unik dan khas membuat wilayah ini kerap memunculkan peristiwa khusus dalam penyelenggaraan pemilu. Politik uang (money politic) di kawasan ini tergolong tinggi dan sejauh ini efektivitasnya masih powerfull and impactfull.

Hal seperti ini sudah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan. Kendati harus diakui bahwa kuantitas pelanggaran sudah mulai berkurang seiring dengan menguatnya pengawasan pemilu oleh berbagai pihak. Namun, sejauh ini suara Madura masih kerap menjadi penentu sekaligus misteri  .