Alasan Prabowo Subianto Masih Belum Umumkan Susunan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Bukan hanya membentuk kementerian baru, Prabowo Subianto juga akan memisahkan pajak dan bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Kata Media Asing Jika Prabowo Subianto Dilantik Jadi Presiden RI, Punya Pengaruh Internasional

Rencana Prabowo membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan pajak-bea cukai dari Kemenkeu diungkapkan Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Burhanuddin Abdullah.

Hal tersebut dikatakan Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan Insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara,” kata Burhanuddin dikutip dari kanal YouTube UOB Indonesia.

Alasan Prabowo akan bentuk Kementerian Penerimaan Negara

Burhanuddin menjelaskan, Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara untuk mendukung program-program strategisnya selama lima tahun ke depan.

Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, mempercepat pendidikan dokter, dan lumbung pangan nasional.

Salah satu program yang menelan anggaran besar adalah makan bergizi gratis.

Program makan bergizi gratis mengharuskan pemerintah memberikan makan gratis kepada hampir sepertiga rakyat Indonesia.

Jumlah tersebut terdiri dari 44 juta anak sekolah, 5 juta anak pesantren, 30 juta balita, dan 4-5 juta ibu hamil.

“Jumlahnya 80 sekian juta. Kita upayakan secara bertahap agar bisa diberikan makanan bergizi agar mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang cerdas, dan generasi yang bisa membangun Indonesia masa depan,” jelas Burhanuddin.

Dari sekian program yang dicanangkan pemerintahan mendatang, Burhanuddin selalu mengatakan kepada Prabowo bahwa rencananya bagus, tapi apakah hal ini doable atau bisa dilakukan.

Ia juga bertanya, apakah pemerintahan Prabowo nantinya bisa menyediakan uang untuk melaksanakan program-program strategis tersebut.

“Kalau tidak ada kan tidak bisa dikerjakan. Jadi political will melulu enggak bisa. Harus ada capacity to implement will itu,” jelas Burhanuddin.

“Karena itulah maka perlu semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara yang mengurusi pajak, bea cukai, dan PNBP, jadi pisahan dari Kemenkeu,” tambahnya.