Rumah Dinas DPR Tak Lagi Dihuni Gegara Banyak Tikus hingga Atap Bocor, Nasibnya Kini Belum Jelas

TRIBUNJATIM.COM - Anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas.

Kini, mereka akan menerima tunjangan perumahan.

Sebab fasilitas ini dianggap sudah tak layak pakai.

Banyak anggota yang mengeluhkan tikus hingga atap bocor.

Lantas, bagaimana nasib rumah-rumah dinas ini jika tak lagi dipakai?

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Penjelasan PAN Soal Viral Video Verrell Bramasta Terekam Main HP saat Rapat, Sebut Bukan Rapat DPR

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih belum menentukan nasib rumah dinas anggota DPR RI di wilayah Kalibata, Jakarta.

Sebagai informasi, rumah dinas tersebut tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu Tedy Syandriadi mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait nasib aset negara tersebut.

"Untuk rumah dinas DPR ini masih dalam pembahasan di DJKN. Jadi masih belum ada wacana-wacana untuk apa nanti ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto juga mengungkapkan pernyataan serupa.

"Untuk rumah dinas, kami juga belum bisa menjawab ya karena memang belum ada informasi," kata Candra.

Kendati demikian, Candra bilang, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota Dewan.

Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Baca juga: Berapa Gaji Verrell Bramasta Sebagai DPR RI? Janji Tak Bakal Terima Selama 1 Tahun, Untuk Konstituen

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Ia juga mengungkap sejumlah keluhan yang dialami anggota dewan saat menempati rumah dinas.

Beberapa keluhan di antaranya banyak hama seperti tikus dan rayap, atap bocor, hingga banjir.

Keluhan itu tercatat dalam aplikasi Perumahan Jabatan Anggota Kalibata (Pejaka).

"Nah dalam aplikasi kami, keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya," ucap Indra di Kawasan Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024), dikutip dari Kompas.com.

"Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap," katanya lagi.

Baca juga: Alokasi Gaji 1 Tahun Verrell Bramasta sebagai Anggota DPR RI, Sosok Artis Tampan Anak Venna Melinda

Baca juga: Melly Goeslaw Tampil Nyentrik saat Hadir di Gedung DPR RI, Akui Ingin Jadi Diri Sendiri: Warna Lain

Terkait soal hama, Indra menyebut pihaknya sudah pernah memberikan sempotan anti-tikus namun tidak mempan.

"Kita udah semprot anti tikus Fes, ini banyak lagi, ini karena sepanjang kali dan sampah ini harus kerja sama pemprov DKI," ujarnya.

Terkait banjir, menurut Indra, rumah dinas anggota dewan juga sering terjadi genangan banjir saat musim hujan.

"Kalau musim hujan baru ketahuan ketidaknyamanannya. Ini kalau musim hujan genangannya di sini tinggi loh," ujarnya.

Menurut Indra, penampakan rumah dinas DPR jika dilihat dari luar memang masih sangat bagus.

Namun, menurutnya, banyak masalah yang dialami anggota DPR saat menempati rumah dinas.

Indra juga menyebut perbaikan rumah per unit bisa mencapai Rp 25 juta.

Namun, dana perbaikan hanya bisa diajukan atas permintaan anggota dan nilai itu tidak bisa memperbaiki keseluruhan masalah.

"Indeksnya selama ini per rumah sekitar Rp25 juta tapi kan itu subsidi silang, ada yang parah sekali, ada yang gak parah segala macam, jadi kalau indeks Rp 25 juta, per bulan cuma sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan, emang kalau kerusakan parah enggak akan cukup untuk perbaikan bocoran, kayak tadi, berat," ujar dia.

Penampakan rumah dinas DPR yang disebut tak layak

Pada Senin (7/10/2024), Kompas.com mengunjungi salah satu kompleks rumah dinas anggota DPR yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Sebagian besar rumah di kompleks itu sudah kosong.

"Ini salah satu rumah yang sudah kosong dan kondisinya rata-rata, kalau ini, yang agak lumayan ya, apa, kondisinya lebih lumayan nanti kita coba lihat lagi beberapa rumah yang memang kondisinya lebih parah atau parah," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin.

Namun, berdasarkan pantauan Kompas.com, rumah itu tampak masih cukup terawat dan masuk katagori layak huni meski ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

Contohnya, di rumah nomor A3-30 ada sebagian plafon di area kamar dan garasi yang bocor sehingga berwarna ada bercak berwarna kekuningan. 

Selain itu, ada juga cat dinding yang mulai terkelupas dan tercium aroma tidak sedap dari kamar utama akibat sudah tidak ditinggali.

Tak jauh berbeda, pantauan dari rumah nomor B4-159 juga memperlihatkan ada beberapa plafon yang sudah berwarna kuning akibat bocor. 

Dinding di salah satu kamar di rumah itu pun dipenuhi coret-coretan dari kerayon.

Situasi di rumah nomor B4-159,juga terdapat cat-cat di dinding yang terkelupas dalam rumah serta tangga menuju lantai atas yang sudah agak lapuk.

Indra menuturkan, DPR RI memiliki aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Kalibata (Perjaka).

Aplikasi itu setiap harinya menerima keluhan anggota DPR berupa kebocoran rumah hingga banyaknya hama seperti tikus dan rayap.

"Yang disampaikan anggota tuh ada sekitar 15 sampai 20 keluhan lah. Rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah. Kemudian banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini," ujar Indra.

Adapun setiap rumah dinas di Kawasan Kalibata ini memiliki dua lantai dengan luas 188 meter persegi.

Lantai bawah rumah tersebut terdiri dari satu kamar utama, satu toilet, satu ruang kerja, garasi, dapur, dan halaman belakang, sedangkan terdapat empat kamar tidur dan dua toilet di lantai dua.

Kondisi rumah yang diklaim sudah rusak itu menjadi alasan DPR untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada para anggota Dewan periode 2024-2029.

Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Indra mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

“DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan,” ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

---- 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Jatim dan berita viral lainnya.