Pesan Said Abdullah untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Perkuat 3 Agenda Strategis 

TRIBUNJATIM.COM - Said Abdullah, Anggota DPR RI FPDI Perjuangan, menawarkan beberapa agenda strategis untuk Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertama, Said Abdullah menyebut menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan. 

Selama sepuluh tahun terakhir, penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia masih belum cukup progresif.

Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2014, tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen, sedangkan pada Maret 2024, angka ini turun menjadi 9,03 persen, hanya berkurang 1,93 persen dalam sepuluh tahun.

Di sisi lain, jumlah kelas menengah juga mengalami penurunan, mencapai 9 juta jiwa. Selain itu, rasio gini yang menunjukkan kesenjangan sosial, turun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,379 pada Maret 2024.

Kedua, Said Abdullah juga mendorong Prabowo untuk fokus pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui kebijakan yang komprehensif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, dan lapangan kerja.

Dalam hal pendidikan, Abdullah menyoroti perlunya perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia. Meski anggaran pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 persen dari belanja negara sejak tahun 2003, mayoritas angkatan kerja Indonesia—sebanyak 149 juta orang—hanya memiliki pendidikan hingga SMP ke bawah. Hal ini menghambat potensi bonus demografi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, Said Abdullah juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi ketergantungan pada impor pangan dan energi selama sepuluh tahun terakhir.

"Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai 61,4 miliar USD sedangkan impor kita mencapai 98,46 miliar USD Defisit sebesar 37, miliar USD. Dengan kurs Rp. 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp. 569,8 triliun."

"Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar USD, dengan kurs Rp. 15.400/ USD, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp. 4.288,9 triliun," jelasnya.

Said berpesan, menghadapi persoalan ini tidak mudah, dan melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo kedepan.

"Selamat bekerja, Presiden Prabowo," tutup Said Abdullah.