Pilgub Jatim 2024
Janji Luluk Jika Pimpin Jatim: Pemerintahan Dipastikan Lebih Terbuka dan Tak Kaku
Luluk Nur Hamidah akan melibatkan organ-organ masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah jika nantinya terpilih sebagai Gubernur Jatim.
Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Ndaru Wijayanto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 usungan PKB, Luluk Nur Hamidah akan melibatkan organ-organ masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah jika nantinya terpilih sebagai Gubernur Jatim.
Komitmen tersebut dikatakan Luluk saat menghadiri acara Launching dan Bedah Buku Badan Silaturahmi Ulama dan Tokoh Madura (BASSRA) di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Bangkalan, pada Kamis (24/10/24).
“Kekuatan BASSRA sebagai civil society di Madura harus dilibatkan dalam perencanaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing rakyat Madura,” ujar Luluk.
Luluk berorientasi pola kebijakan pemeritah di provinsi Jatim harus lebih luwes dan terbuka.
Menurutnya, pemerintahan yang terkesan kaku dan tidak terpapar aspirasi masyarakat akan membuat suatu kebijakan tidak tepat arah, dan malah membuat anggaran terbuang percuma.
Kekuatan Civil Society seperti BASSRA, aspirasi yang disampaikan harus mendapat perhatian. Masukan yang dikemukakan perlu juga dikaji dan diperhatikan demi memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara konkret.
Luluk menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus berdasarkan masukan langsung dari masyarakat setempat.
“Secara sederhana, apa sih kira-kira proposal yang ditawarkan rakyat Madura, sehingga kita (pemerintah) bisa mengambil kebijakan yang tepat?” ucap Luluk, menunjukkan komitmennya untuk benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat.
Baca juga: Cagub Jatim Luluk Nur Hamidah Serukan Janda Muda Juga Dapat Perhatian Pemerintah
Dalam pandangannya, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah Jawa Timur tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat di berbagai wilayah.
Luluk menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat Madura dan wilayah-wilayah lain yang selama ini terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. “Wilayah-wilayah ini tidak boleh lagi dipinggirkan, melainkan harus dijadikan pusat perhatian pemerintah untuk pembangunan yang lebih merata,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Madura memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan yang tepat. Luluk berkomitmen untuk menjadikan Madura sebagai salah satu prioritas pembangunan jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur.
“Potensi besar di Madura perlu digali dan dikembangkan dengan pendekatan yang benar. Ini tidak hanya untuk Madura, tetapi juga untuk wilayah-wilayah lain di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian lebih,” tambahnya.
Luluk menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk mendengarkan rakyat secara langsung, memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput.
Baca juga: Pilgub Jatim 2024, Luluk Nur Hamidah Tekankan Dukungan Bunga 0 Persen untuk Modal Usaha UMKM
“Rakyat harus didengarkan dan dilibatkan dalam setiap proses. Ini bukan hanya janji, tetapi komitmen saya untuk membawa perubahan di Jawa Timur yang lebih inklusif dan merata,” ujarnya.
Pilgub Jatim 2024
TribunJatim.com
jatim.tribunnews.com
Luluk Nur Hamidah
Universitas Trunojoyo Madura
| Segini Sisa Anggaran Pilgub Jatim 2024 yang Dikembalikan KPU ke Kas Daerah: Sudah Rampung |
|
|---|
| Khofifah-Emil Ikuti Gladi Kotor Pelantikan, Sebut Latihan Baris-berbaris Simbol Bariskan Program |
|
|---|
| Jalani Tes Kesehatan Jelang Pelantikan, Gubernur dan Wagub Jatim Terpilih dalam Kondisi Sehat |
|
|---|
| Pekan Depan Dilantik, Khofifah-Emil Diminta Langsung Gaspol, DPRD Jatim: Tak Perlu Waktu Transisi |
|
|---|
| NasDem Jatim Siap Kawal Kepemimpinan Khofifah-Emil, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Jadi Atensi |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.