Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Jatim

Komisi E DPRD Jatim Inventarisir Masalah di Sektor Pendidikan, Sengketa Tanah sampai Sistem Zonasi

Resmi terbentuk, Komisi E DPRD Jatim inventarisir sejumlah masalah di sektor pendidikan, sengketa tanah sampai sistem zonasi.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno saat dikonfirmasi di Surabaya, 2024. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah persoalan di sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Komisi E DPRD Jawa Timur, setelah resmi dibentuk untuk periode 2024-2029.

Sebagai gerbong baru yang menangani urusan kesejahteraan rakyat, Komisi E mulai mencatat sejumlah persoalan di sektor pendidikan. 

Urusan pendidikan memang menjadi salah satu sektor yang ditangani oleh Komisi E.

Satu di antara persoalan yang dinilai penting untuk diselesaikan adalah banyaknya sengketa terhadap tanah yang ditempati sekolah.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari menyebut, persoalan itu misalnya ditemukan di daerah Tapal Kuda.

"Ada sekitar 30 sekolah bahkan lebih, di Malang ada sekitar 3 sekolah. Kalau dihitung, dari ribuan SMA dan SMK kita, kira-kira 10 persen masih ada masalah," kata Sri Untari, Jumat (25/10/2024). 

Untari sebelumnya terpilih sebagai Ketua Komisi E dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim pada, Kamis (24/10/2024) kemarin.

Untari menegaskan, sebagai wakil rakyat, pihaknya berkomitmen untuk turut menyelesaikan persoalan itu. 

Tak hanya soal sengketa, persoalan lain yang turut menjadi atensi adalah sistem zonasi.

Baca juga: Resmi Jadi Pimpinan DPRD Jatim, Deni Wicaksono Tancap Gas Kawal Penurunan Kemiskinan

Sebetulnya, hal ini merupakan masalah klasik yang kerap disuarakan dewan setiap tahun ajaran baru.

Namun, Untari menyatakan akan terus mengawal hal tersebut. Berbagai persoalan itu akan terus dievaluasi. 

"Sedangkan yang ketiga adalah guru honorer, karena mereka masih membutuhkan pemikiran dari kita tentang nasib mereka. Soal lain adalah bagaimana banyak sekolah belum memiliki guru tetap," ujar politisi PDI Perjuangan itu. 

Sejumlah persoalan itu, disebut Untari akan langsung digas dalam pembahasan APBD Jatim 2025.

Untari optimistis pada kinerja Komisi E, mengingat mayoritas anggota di dalamnya merupakan wajah lama, bahkan pernah menjadi anggota Komisi E pada periode sebelumnya. 

"Optimistis target itu tercapai, karena teman-teman sudah mengerti sejumlah PR, insyaallah bisa berangkat lebih cepat," ucap Untari yang merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved