Warga Segel Sekolah yang Keluarkan Murid karena Dituduh Nyuri Tanpa Bukti, Siswa Lain Banyak Dihukum

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah warga segel sekolah yang keluarkan murid tanpa alasan jelas.

Sekolah yang dimaksud adalah SMAN 12 Padang, Sumatera Barat.

Sejumlah warga menyegel sekolah tersebut pada Kamis (24/10/2024) malam.

Tindakan ini dilakukan karena pihak sekolah diduga mengeluarkan siswa secara semena-mena.

Tampak piintu masuk sekolah disegel dengan gembok oleh warga sebagai bentuk protes.

Namun, pada Jumat (25/10/2024), pintu tersebut dibuka kembali setelah terjadi negosiasi antara warga dan pihak sekolah. "Kami tidak puas dengan kebijakan sekolah yang semena-mena mengeluarkan siswa," ungkap Yuldi, salah seorang warga, melansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan, terdapat tujuh siswa yang dihukum tanpa penjelasan memadai.

Dari jumlah itu, 4 di antaranya telah dikeluarkan dari sekolah.

Yuldi menjelaskan, siswa tersebut dikeluarkan karena diduga mencuri.

Namun pihak sekolah tidak memberikan bukti jelas terkait tuduhan tersebut.

Baca juga: Nasib Ainun Siswi SD Penjual Permen Jahe Ditangkap Satpol PP, Nangis Kelaparan Demi Bayar Kontrakan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Mahyan, mengaku telah menerima laporan penyegelan tersebut.

"Benar. Tapi sudah diselesaikan. Tadi sudah dibuka lagi segelnya," kata Mahyan.

Ia juga menyatakan, permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut pada Senin (28/10/2024), dalam sebuah rapat yang melibatkan pihak sekolah, orangtua siswa, dan komite sekolah.

"Senin diadakan rapat. Nanti dicari solusi yang tepat," jelas Mahyan.

Baca juga: Nasib Guru Agama Jadi Tersangka karena Pukul Siswa Pakai Sapu Lidi, si Murid Ogah Ikut Kerja Bakti

Sebelumnya, para murid di sekolah lain terpaksa numpang sekolah lain karena gedungnya disegel oleh ahli waris tanah.

Adapun kasus ini menimpa murid SD Inpres Pajjaiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel),

Puluhan ibu-ibu itu demo minta pemerintah segera selesaikan polemik penyegelan sekolah oleh ahli waris, Selasa (15/10/2024) sore. 

Sambil menyampaikan aspirasi, mereka juga membawa spanduk yang berisi berbagai tulisan protes agar para murid diberikan tempat layak dan nyaman untuk belajar. 

Salah satu orangtua murid, Hamdiani (48) mengatakan, para orangtua melakukan unjuk rasa karena sudah merasa tidak nyaman.

Lantaran kurun waktu hampir tiga bulan proses belajar murid dialihkan di beberapa sekolah. 

Hamdiani mengaku, beberapa murid SD Inpres Pajjaiang kerap mendapatkan intimidasi atau bullying oleh murid lain karena dianggap hanya menumpang. 

"Karena anak-anak kami sudah mendapatkan perundungan, istilahnya ada intimidasi. Bentuk intimidasinya, mereka dipalak sama anak SD yang ditempati numpang," ungkap Hamdiani kepada Kompas.com, ditemui usai unjuk rasa. 

Selain dipalak, para guru SD Inpres Pajjaiang juga kerap mendapatkan teror oleh orang tidak dikenal, dalam bentuk surat yang bertuliskan bahasa kotor. 

"Terutama ada juga laporan guru-guru bahwa terlalu banyak surat kaleng yang masuk, terlalu banyak bahasa kotor di dalam surat itu. Ada juga surat yang disimpan di meja guru dengan bahasa yang kotor," ucap dia. 

Hal senada juga disampaikan orangtua murid lainnya yakni Fitri (35).

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan guna meminta perhatian pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar. 

"Kami minta agar proses belajar anak-anak kami dipindahkan ke lokasi lama (SD Inpres Pajjaiang). Kalaupun tidak bisa, kami mohon untuk Pak Kadis Pendidikan melihat aksi kami, usahakan kami untuk mendapatkan lokasi yang baru, tanpa menumpang di sekolahnya orang," beber dia. 

Kata Fitri, saat ini para orangtua murid bakal melakukan aksi mogok belajar sampai permintaan mereka didengar oleh pihak berwenang. 

"Murid mogok belajar, itu atas dasar protes kami untuk anak-anak kami. Karena untuk apa juga anak-anak kami disekolahkan kalau misalnya mendapatkan intimidasi," kata Fitri. 

Baca juga: Tanah Warisannya Jadi Sekolah, Ahli Waris Ngamuk Segel Gedung SD, Protes Ganti Rugi Belum Dibayar

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Makassar Muhyiddin Mustakim mengatakan, relokasi murid ke beberapa sekolah lain diperuntukkan agar murid SD Inpres Pajjaiang tetap belajar tatap muka dengan guru. 

"Anak-anak sekarang sudah berproses belajar. Sudah berproses belajar mengajar itu, sudah lama sejak terjadi penutupan sekolah, disarankan untuk mencari alternatif dulu supaya berproses, jadi saya cari sekolah yang terdekat di situ," ungkap Muhyiddin, terpisah.

Menanggapi soal unjuk rasa puluhan orangtua murid terkait intimidasi yang dialami beberapa murid SD Inpres Pajjaiang di sekolah sementara, Muhyiddin mengaku tidak mengetahui hal tersebut. 

"Aman di sana, karena memang ada 11 kelas yang disiapkan di sana dan itu (proses belajar) terpisah. Aman, tidak ada masalahnya, saya kaget juga apa masalahnya ini (sehingga demo). Sekarang yang saya fokus pikir soal belajar mengajar," pungkasnya.

Diketahui, aktivitas belajar ribuan murid SD Inpres Pajjaiang ini dialihkan dua sekolah berbeda, yakni di SD Kalang Tubun 1 dan SMP 16 Makassar.

Proses belajar murid dialihkan ke dua sekolah tersebut lantaran adanya polemik terkait lahan tempat sekolah itu berdiri. 

Baca juga: Ortu Nekat Segel Sekolah karena Anak Tak Lolos PPDB Zonasi, Kepala Sekolah Serba Salah: Daya Tampung

Lahan SD Inpres Pajjaiang tersebut merupakan milik almarhum Badjida Bin Koi yang kini diwariskan kepada keturunannya.

Hal itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 1021 K/Pdt/2020 tanggal 3 Juni 2020 berdasarkan Persil 45 D II Kohir 460 C1. 

Sekolah tersebut pun disegel oleh massa dan ahli waris sejak Agustus 2024 lalu.

Pihak ahli waris menuntut agar pemerintah kota (Pemkot) Makassar segera membayarkan lahan tersebut sesuai dengan putusan MA. 

Dari perkara sengketa yang dimenangkan ahli waris itu, pihak Pemkot Makassar harus membayar ganti rugi lahan sebesar kurang lebih Rp 14 miliar. 

Namun, pihak Pemkot Makassar masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) untuk memberikan bukti baru dalam sengketa tersebut. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com