Arti Serangan Fajar pada Pilkada 2024, Lengkap dengan Dampak dan Sanksi Bagi Pelaku dan Penerimanya

TRIBUNJATIM.COM - Tribunners kali ini kita akan mengulas arti kata serangan fajar.

Lengkap dengan dampak dan sanksi bagi pelaku serta penerimanya pada Pilkada 2024.

Serangan fajar adalah politik uang yang biasanya disebarkan kepada calon pemilih pada beberapa jam sebelum menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun, serangan fajar tidak terbatas pada uang, menurut Pasal 515 dan Pasal 523 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 187 A ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Serangan fajar juga bisa dalam bentuk lain seperti paket sembako, voucher pulsa, voucher bensin, atau bentuk fasilitas lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di luar ketentuan bahan kampanye yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 dan 6 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018.

Baca juga: Lika-liku PPS Madiun Lalui Jalan Longsor Pakai Motor, Distribusikan Logistik Pilkada di TPS Pelosok

Aturan mengenai bahan kampanye yang diperbolehkan oleh KPU dan bukan termasuk dalam serangan fajar dijelaskan secara rinci pada Pasal 30 ayat 2.

"Bahan kampanye dalam bentuk selebaran/flyer, brosur/leaflet, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan atau alat tulis," bunyi pasal 30 ayat 2.

"Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000," bunyi pasal 30 ayat 6.

Prinsip dalam pemilihan umum adalah jujur dan adil.

Sehingga serangan fajar adalah sebuah tindak pidana yang bertolak belakang dengan nilai jujur karena bertujuan “membeli suara” atau memengaruhi calon pemilih agar mengubah pilihan sesuai dengan pilihan pemberi.

Untuk menjaga prinsip pemilu, calon pemilih harus menghindari serangan fajar dan dengan tegas menolaknya.

Dampak Serangan Fajar

Serangan fajar dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya korupsi karena pihak pemberi akan melakukan berbagai cara yang melanggar aturan.

Termasuk melakukan korupsi demi untuk mengembalikan modal (uang) yang dibagi-bagikan saat serangan fajar di masa kampanye.

Selain itu, bagi kandidat dan partai politik, serangan fajar bukanlah jaminan untuk menang karena masyarakat saat ini pragmatis, yaitu mengambil uangnya, tapi belum tentu mau memilih calon yang diarahkan sesuai tujuan serangan fajar.