Tuding Pilkada Diintervensi Penguasa, Megawati Dapati Alat Negara Dipakai: Halalkan Segala Cara

TRIBUNJATIM.COM - Menyikapi hasil Pilkada 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mulai marah. 

Diketahui, sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP kalah berdasarkan hasil quick count dan real count.

Menurut Megawati, adanya upaya dari kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada lewat penggunaan alat-alat negara. 

Baca juga: Mulai Tahun 2025, Gaji Guru Honorer Akan Naik Rp2 Juta Jika Sudah Lulus Sertifikasi atau PPG

Bahkan, kata Megawati, hal itu dilakukan sampai mengancam demokrasi.

Megawati menyampaikannya melalui tayangan video yang dibagikan pada Rabu (27/11/2024) malam.

"Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," ungkapnya.

Megawati lalu menyinggung sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumut. 

Presiden kelima RI inipun menyebut penggunaan alat-alat negara nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus.

Seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya.

Megawati pun mencontohkan di Jawa Tengah.

Dia mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

Dia pun secara tegas menyebut jika praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan.

Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutus lewat putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang tidak netral di Pemilu.

"Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan," tegasnya.

Melansir Tribunnews.com, Megawati Soekarnoputri juga tak terima hasil Pilkada Jawa Tengah.