Jatim Dinilai Perlu Bentuk BUMD Pangan untuk Suplai Program Makan Bergizi Gratis dan IKN

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan di Provinsi Jawa Timur. Inovasi ini dinilai penting untuk posisi Jawa Timur sebagai provinsi lumbung pangan nasional. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika menjelaskan, pembentukan BUMD Pangan perlu segera dilakukan. Sebab, ke depan akan ada program Makan Bergizi Gratis sebagai program pemerintah pusat. 

BUMD Pangan dinilai bisa mensupport dan memastikan suplai bahan untuk program tersebut di Jawa Timur. "Saat pengesahan APBD Jatim 2025 beberapa waktu lalu, kami sudah sampaikan rekomendasi secara resmi dari fraksi," kata Yudha saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (3/12/2024). 

Selain program tersebut, faktor lain yang membuat rencana BUMD Pangan strategis adalah karena Jawa Timur secara geografis dekat dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Kalimantan. Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, tentu saja diyakini akan berperan besar di IKN nantinya. 

"Selain itu, Provinsi Bali, untuk hotel dan restoran sekian puluh persen kebutuhan pangannya diambil dari Jawa Timur. Baik ayam, beras, IKN," ujar politisi muda Partai Golkar tersebut. 

Menurut Yudha, dengan sejumlah alasan tersebut Provinsi Jawa Timur ditegaskan harus segera memiliki BUMD Pangan. Bisa membentuk BUMD baru atau melakukan pemisahan unit bisnis atau divisi dari BUMD yang sudah ada atau Spin Off. 

Pemprov Jatim sebetulnya punya Puspa Agro yang secara bisnis hampir sama dengan BUMD Pangan. Namun, Puspa Agro masih berada di bawah pengelolaan BUMD PT Jatim Graha Utama (JGU). "Kalau Puspa Agro di spin off dari JGU kemudian disuntik modal khusus untuk mensuplai kebutuhan pangan Jawa Timur dan IKN, maka itu bukan tidak mungkin," jelasnya. 

Yudha memastikan, agar usulan ini tidak sekedar wacana, Fraksi Golkar akan meminta anggota di Komisi terkait untuk terus mengawal hal ini.

"Kita juga akan koordinasi dengan Biro Perekonomian Pemprov Jatim. Jangan sampai kita terlambat, dan menjadi penonton di provinsi kita sendiri," ujar Yudha