Nasib Siswa SD Sekolah Tanpa Kepsek dan Guru, Cuma Datang Sekali Sebulan, Kelas Kotor dan Berantakan

TRIBUNJATIM.COM - Nasib siswa SDN 20 Lumar, Kedama, Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat kini memprihatinkan.

Pasalnya para siswa itu sekolah tanpa guru dan kepsek atau kepala sekolah.

Mereka pun tak melakukan aktivitas belajar mengajar.

Disebutkan bahwa guru dan kepsek hanya datang satu kali selama sebulan meski para murid sudah berhadir di SDN tersebut.

Kondisi yang terjadi di SDN 20 Lumar ini viral di media sosial usai diunggah akun X @Heraloebss Selasa (3/12/2024), melansir dari BanjarmasinPost.

Dalam video terlihat seorang pria yang menunjukan kondisi sekolah.

Dipaparkan perekam video, sekolah tersebut sudah tak ada kegiatan belajar mengajar selama sekitar dua minggu.

Tidak adanya kegiatan belajar mengajar di SDN tersebut terjadi lantaran para guru maupun kepala sekolah tak berhadir.

"Sangat miris siswa ada tapi tak ada guru," tulis video tersebut.

Sementara para siswa dan siswi yang sudah datang ke sekolah tampak didampingi oleh para orangtua yang menunggu di depan kelas.

Selain itu pengunggah video juga menuturkan bahwa kepala sekolah serta guru biasanya hanya datang sebulan sekali di sekolah tersebut.

"Kepala sekolah, PNS, dan guru PPPK, hanya datang  1 bulan1 kali," tambahnya lagi.

Para orangtua yang mengkhawatirkan anak-anaknya itu pun mendesak pemerintah setempat untuk memperhatikan  SDN 20 Lumar itu.

Lantaran tidak adanya aktivitas belajar mengajar, sekolah tersebut pun tampak terbengkalai.

Meja serta kursi para murid tampak berserakan dan sekolah dipenuhi pasir serta debu akibat tak terurus.

Baca juga: Satu Ruang Kelas SD Negeri Sumbersari di Bondowoso Ambruk, Begini Langkah Sekolah

Sementara di Jawa Timur, satu gedung kelas SD Negeri Sumbersari 1 di Kecamatan Maesan ambruk pada Selasa (3/12/2024).

Menurut Plt Kepala Sekolah SDN Sumbersari 1, Rusdi, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Karena, ruang belajar mengajar kelas  3 itu ambruk pada sekitar pukul 01.30 WIB dini hari.

 "Untungnya ambruknya pas malam hari. Sehingga tak ada korban jiwa," jelasnya pada Tribun Jatim.

Dirinya menduga ambruknya ruang kelas ini karena memang sudah faktor usia. Kayu-kayu yang menopang atap kelas telah lapuk dimakan usia. Dibanding ruang kelas yang lain yang penopag atapnya telah menggunakan galvalum.

"Karena faktor usia, memang sudah waktunya direhab," jelasnya.

Ia mengaku sebenarnya saat dipimpin kepala sekolah sebelumnya, telah mengajukan perbaikan ruang kelas tersebut. Sekitar tahun 2022, bahkan telah datang dari Dinas Pendidikan melakukan survey.

Namun, hingga saat ini belum juga diperbaiki, bisa jadi dirinya menduga masih menunggu antrian perbaikan sekolah lain.

Karena itulah, pihak sekolah membuat keputusan untuk memindahkan sekitar 25 siswa kelas 3 ke ruangan lain yang lebih aman sejak April 2024 ini.

"Apa mungkin karena nunggu antrian," jelasnya.

Untuk perbaikan satu ruang kelas ini, kata Rusdi, pihaknya memperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 100 juta.

Dirinya pun mengaku telah melapor langsung ke Dinas Pendidikan Bondowoso. Karena, telah diminta untuk melaporkan secara detail kerusakan-kerusakannya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Bondowoso masih belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi karena sedang berkegiatan Safari Pendidikan.

Kasus Lain

Kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa SD Negeri 2 Buddan, Kecamatan Tanah Merah terpaksa berpindah ke rumah kepala desa (kades), Sabtu (30/11/2024). 

Keputusan memindahkan KBM untuk sementara waktu itu dilakukan setelah pihak sekolah bermusyawarah dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Tanah Merah serta kepala desa setempat. 

Kepala UPTD SDN 2 Bangkalan, Mohammad Romli mengungkapkan, selaku penanggung jawab sektor pelaksanaan  pendidikan siswa, dirinya berkewajiban mencari jalan keluar melalui kegiatan musyawarh. Dengan harapan, kegiatan KBM siswa tidak terhenti.   

“Saya meminta petunjuk, jalan keluar ke Pak Camat dan muspika termasuk kepada kepala desa karena saya tidak bisa meliburkan anak-anak, dan saya akan berada dalam posisi salah ketika tidak melaksanakan pendidikan. Alhamdulillah saya sangat senang, pak klebun (kelapa desa) menawarkan rumahnya untuk KBM,” ungkap Mohammad Romli kepada Tribun Jatim Network,

Seperti diketahui, salah seorang ahli waris, Sayadi mengaku terpaksa melakukan penyegelan gerbang SDN 2 Buddan karena hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.  

Baca juga: Pilih Bawa Pulang Makan Siang Gratis dari Sekolah, Aliya Tak Mau Buka: Kasihan Ibu Tidak Makan

Dalam aksi penyegelan, tampak pula selembar banner berukuran besar ditempelkan menutup tembok plang sekolah.

Tulisan pada banner tersebut sepertinya pesan kepada Dinas Pendidikan Bangkalan, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, dan Badan Nasional Pertanahan (BPN) Bangkalan.

Banner itu bertuliskan, ‘Kemualiaan pendidikan tidak harus dibangun di atas tanah rakyat yang dirampok’, ‘Aturan dan undang-undang jadikan dasar, buatlah kebijakan yang berpihak kepada rakyat’, ‘Rakyat yang bodoh jangan semakin dibodohi dengan akrobat peraturan undang-undang’.

Menanggapi permasalahan itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Rokib berharap permasalah tersebut tidak sampai menghentikan kegiatan belajar mengajar.

Apalagi dalam waktu dekat, Kalender Pendidikan tahun ajaran 2024/2025 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK telah menjadwalkan ujian akhir semester (UAS) Ganjil pada 9-13 Desember 2024.

“Kami menginginkan situasi ini tidak kemudian berdampak kepada siswa, tidak menghentikan kegiatan belajar mengajar. Jangan vakum dulu lah, demi anak-anak kita harus sama-sama lapang dada,” ungkap Rokib.  

Karena itu, lanjutnya, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil semua pihak terkait mulai dari Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Badan Nasional Pertanahan (BPN) Bangkalan, termasuk para ahli waris.

“Ini menjadi prioritas kami dengan harapan permasalahan ini menemukan titik temu. Kami juga akan mengundang komisi-komis lain seperti Komisi A berkaitan dengan lahan,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com